JAKARTA (CAKAPLAH) - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan diperlukan prakondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan produktivitas pemerintah yang meningkat untuk mempercepat transformasi ekonomi.

"Kebijakan fiskal pemerintah selama ini menempatkan transformasi ekonomi bertumpu pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan peningkatan produktivitas," kata Masinton dalam Rapat Paripurna DPR ke-24 dengan agenda "Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM-PPKF RAPBN 2024" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Maka dari itu, menurut dia, asumsi ekonomi makro yang dirancang pemerintah, harus disertai dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan menopang konsumsi rumah tangga, serta kebijakan pemerintah melalui program di kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas sektoral.

"Sehingga dapat menambah nilai ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara," ujarnya.

Kemudian, kebijakan pemerintah bersama otoritas moneter untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil serta melakukan upaya untuk dapat memitigasi dan mengantisipasi transmisi tekanan inflasi global ke domestik, kebijakan dan upaya pemerintah yang diarahkan pada pembangunan kedaulatan pangan, serta kebijakan dan upaya pemerintah untuk membangun iklim investasi yang kondusif dengan target capaian terukur.

Adapun arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menempuh dua strategi, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang.

Strategi jangka pendek akan difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan gizi buruk (stunting), pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Sementara, strategi jangka panjang akan difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, reformasi kelembagaan, simplifikasi regulasi, dan mendorong ekonomi hijau,

Bidang yang difokuskan pemerintah pada dua strategi kebijakan fiskal 2024 tersebut, kata Masinton, merupakan bidang-bidang yang selama ini telah menjadi prioritas program kerja pemerintah.

Oleh karena itu, ia berharap capaian dalam menjalankan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang tersebut juga harus menunjukkan perbaikan dan peningkatan urusan-urusan rakyat yang semakin mudah.

Urusan rakyat tersebut utamanya dalam mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan pupuk, urusan perizinan, urusan listrik untuk rakyat, urusan layanan publik lainnya, serta meningkatnya manfaat pembangunan yang dirasakan oleh rakyat.

"Pemerintah dalam merancang arsitektur kebijakan fiskal dengan strategi jangka panjang, harus dapat menuntaskan secara maksimal capaiannya pada tahun 2024 dan tidak memberikan beban residu masalah pada fiskal tahun-tahun berikutnya. Pemerintah harus meninggalkan warisan landasan ketahanan fiskal yang kuat untuk tahun-tahun berikutnya," kata Masinton.**