PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Pusat dr. Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasi terhadap upaya Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka menurunkan stunting di Provinsi Riau.

Hasto Wardoyo mengaku langkah penurunan stunting di Riau dan Kampar khususnya sangat nyata dan luar biasa, karena adanya kerja sama dan gotong royong dari semua pihak.

"Karena penurunan stunting yang nyata di Provinsi Riau ini luar biasa. Bahkan di Kabupaten Kampar ini sangat luar biasa," ujar Hasto Wardoyo saat membuka kegiatan Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Senin (4/3/2024).

Hasto mengungkapkan, Presiden Jokowi mentargetkan akhir 2024 angka stunting harus mencapai target 14 persen. Namun menariknya, di Kabupaten Kampar jangankan akhir 2024, akhir 2022 lalu sudah mencapai 14 persen.

Sehingga menurutnya, kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar ini sungguh luar biasa.

"Tentu berkat dukungan yang digerakkan oleh Pak Bupati dan Pak Sekda, saya melihat Pak Sekda sejak beberapa waktu yang lalu beberapa tahun yang lalu sudah menggerakkan juga mitra-mitra. Saya terima kasih sekali kepada para mitra," terangnya.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardani, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendorong terselenggaranya kegiatan Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) di Provinsi Riau tahun 2024.

Elly Wardani berharap dengan adanya Gebyar AKS 2024 ini dapat dengan segera mengidentifikasi faktor resiko dan rencana tidak lanjut intervensi yang harus segera diimplementasikan, dipantau dan dapat memberikan dampak terhadap penurunan kasus stunting baru di Provinsi Riau.

"Gebyar AKS 2024 kali ini yang menyasar sasaran audit sebanyak 562 orang sasaran yang terdiri dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin serta balita. Terima kasih untuk dukungan dan bantuan semua dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau," ujarnya.

Elly mengharapkan peran pemerintah daerah melalui tim percepatan penurunan stunting baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Sehingga tim percepatan penurunan stunting di setiap daerah tersebut diminta untuk dapat menyusun sebuah rencana tidak lanjut implementasi, sehingga faktor risiko penyebab stunting dapat diatasi secara dini.

"Semoga kasus stunting bisa menjadi perhatian bersama. Mari kita jadikan Riau bebas stunting, dengan gizi sehat dan seimbang," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali, mengimbau kepada seluruh instansi terkait di Kabupaten Kampar agar segera melakukan segala upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan tugas masing-masing.

Dia berharap dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kampar dapat menjadikan Kabupaten Kampar zero stunting di tahun 2024 ini.

"Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas segala upaya bapak ibu tim percepatan penurunan stunting yang telah bekerja keras menurunkan pravelensi stunting. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para stakeholder yang telah bersama berupaya dalam penurunan stunting. Kami berharap 2024 Kampar zero stunting," ucapannya.

Hambali menambahkan, percepatan penurunan stunting atau Audit Kasus Stunting merupakan salah satu dari lima kegiatan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Sesuai peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021-2024.

Oleh karena itu terang Pj Bupati Kampar itu, kegiatan audit kasus stunting Kabupaten Kampar adalah kegiatan yang wajib dalam kegiatan percepatan penurunan stunting, di mana AKS dilaksanakan dua kali atau lebih dalam satu tahun.

"Untuk kegiatan kali ini adalah kegiatan audit kasus stunting yang pertama di tahun 2024. Dan untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di kecamatan dan desa yang tercantum dalam penetapan desa locus tahun 2024,"pungkasnya.