Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Jumlah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang masih belum bisa menampung peserta didik lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) membuat oknum melakukan berbagai cara untuk memasukkan anak ke sekolah.
Saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lalu, ditemukan kartu keluarga (KK) palsu di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Pekanbaru. Tujuannya agar peserta didik yang bersangkutan bisa lolos masuk ke sekolah tersebut.
Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto meminta aparat penegak hukum untuk mengusut temuan itu. Jangan sampai ada kecurangan dalam PPDB.
"Kalau ini merupakan kejahatan sindikat, ya sikat," kata Ade, Selasa (11/07/2023).
Tapi, kalau pemalsuan KK tersebut memang niatnya agar peserta didik diterima di sekolah, jangan sampai berimplikasi hukum. Komisi V beberapa kali menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) sudah memberikan solusi agar masuk ke sekolah swasta jika memang tak tertampung di sekolah negeri.
"Ini kan bentuk keterpaksaan demi anak bisa sekolah, ke depan ya jangan sampai terulang lagi," kata dia.
Ia menduga, jika ditelusuri lagi, tidak menutup kemungkinan pemalsuan atau temuan KK bukan hanya itu saja. Sebab, sistem zonasi yang ditetapkan juga berefek seperti kasus tersebut.
"Apalagi saat ini syaratnya lebih ketat karena KK minimal sudah dua tahun berdomisili di tempat tersebut, Ya bisa ribuan yang tak lolos karena itu," kata dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Riau Sugianto menyebut, pemalsuan dokumen itu terjadi akibat kurangnya fasilitas sekolah negeri di Provinsi Riau. Ia juga menyebut, tindakan sekolah yang mendiskualifikasi calon peserta didik yang diduga memakai KK palsu harus menjadi pembelajaran.
"Tindakan yang diberikan sekolah dalam mendiskualifikasi data calon siswa itu sudah benar, dan sudah bisa menjadi pelajaran ke depannya. Ini terjadi akibat kurangnya sekolah dan fasilitas negeri yang terkesan ada sekolah favorit," kata Sugianto, Rabu (05/07/2023).
Sugianto mendorong Pemerintah Provinsi untuk mawas diri dan segera melakukan pengembangan dan pembangunan sekolah negeri yang baru. Ia juga meminta pemerintah mempermudah izin pembangunan di setiap daerah.
"Segera buka sekolah-sekolah negeri di setiap daerah, permudah pengurusan izinnya dan bangun beserta fasilitasnya. Sehingga murid setiap tahun bisa tertampung," kata dia.
Ia juga menegaskan, sekolah swasta dan pesantren harus mendapatkan dana BOS dan Bosda. "Serta bantu infrastrukturnya untuk memajukan dunia pendidikan," kata dia.
Legislator Fraksi PKB ini juga menilai Pemerintah Provinsi terkesan tebang pilih dalam memperhatikan standar sekolah di daerah. Ia menilai, Pemprov kurang memperhatikan sekolah swasta dan pondok pesantren.
"Kita melihat hal ini terkesan tebang pilih dan tidak merata, tidak adanya perhatian Pemprov Riau kepada pondok pesantren dan sekolah swasta. Ini adalah hal yang penting dalam menyamaratakan kualitas dunia pendidikan," kata dia.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |