PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepengurusan Partai Gerindra di Rokan Hulu (Rohul) saat ini menghadapi persoalan dualisme kepemimpinan menjelang penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT). Sebelumnya, komando partai berlambang kepala garuda itu ada di tangan Budiman Lubis.

Namun, pekan kemarin ketua sebelumnya Sukiman kembali ditetapkan DPP sebagai Ketua DPC Gerindra Rokan Hulu. Sementara kubu Budiman Lubis juga masih menganggap kepengurusan mereka juga sah karena menerima SK dari DPP juga.

Menanggapi itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Firdaus menyebut, persoalan saling klaim kepengurusan akan dibuktikan melalui data yang diakui oleh DPP melalui aplikasi Silon yang ada di KPU.

"Cukup dilihat di Silon saja yang terdaftar melalui DPP, pengurus mana yang diakui oleh DPP," kata Firdaus, Selasa (8/8/2023).

Polemik Partai Gerindra di Provinsi Riau seolah tiada akhir. Mulai dari pindahnya beberapa kader yang kini duduk di kursi legislatif hingga perebutan kekuasaan di tingkat pimpinan daerah.

Seperti salah satu kadernya, Aulia, yang dikabarkan berpindah partai untuk maju di Pemilu 2024. Kader lainnya, yakni Taufik Arrahman yang sudah bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di Kota Pekanbaru, ada Fatullah yang duduk di DPRD Pekanbaru. Fatullah yang duduk di legislatif melalui Partai Gerindra ini dikabarkan pindah ke Partai Demokrat.

Selain banyaknya kader yang pindah, perebutan kekuasaan di Gerindra Rokan Hulu (Rohul) masih terus bergulir. Setelah 'dikudeta' Budiman Lubis beberapa waktu lalu dari tangan Sukiman, saat ini kursi Ketua Gerindra Rohul kembali ke Sukiman.

Melihat kondisi itu, Pengamat Politik Universitas Islam Riau Panca Setyo Prihatin mengatakan, dinamika di partai politik secara umum dibaca sebagai belantara liar perebutan kekuasaan dengan mempertaruhkan segala macam bentuk kekuatan yang dimiliki.

"Hal ini banyak terjadi, tidak hanya di Partai Gerindra, tapi di hampir banyak parpol saat ini. Proses awalnya sudah mengangkangi prinsip demokrasi seperti pelanggaran AD/ART, pembegalan ketua partai, menjadi salah satu contoh konkret dan berdampak pada rasionalisasi kepentingan internal partai, menggeser posisi di partai atau bahkan di PAW kan menjadi agenda yang tak terhindarkan," kata Panca, Senin (7/8/2023).

Lanjut dia, ketidaksepahaman orientasi kepentingan politik juga menjadi penyebab terjadinya pendongkelan posisi, apakah ketua ataupun jabatan strategis lainnya di partai ataupun di legislatif.

"Dari perspektif ini kita bisa menggunakannya sebagai platform analisis terkait dengan pendongkelan Sukiman (beberapa waktu lalu) sebagai Ketua DPD Gerindra Rohul karena menurut saya apa yang dilakukan akibat Sukiman dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai di tingkat provinsi atau ada indikasi akan melakukan perlawanan dalam perebutan jabatan di partai, di legislatif ataupun kepala daerah," kata Panca.

Panca menyebut, kondisi itu dampaknya cukup luas hingga ada ketidaknyamanan kader-kader Gerindra. "Dampaknya tentu luas, sehingga dalam analisa saya maka banyaknya kader Gerindra yang mundur juga disebabkan rasa tidak nyaman untuk kepentingan politik mereka hari ini dalam menyongsong kontestasi politik 2024," kata Panca.