BATUBERSURAT (CAKAPLAH) - Beberapa hari terakhir Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah kecamatan. Dalam kunker ini ia beberapa kali menyampaikan bahwa ia memiliki tugas yang diembankan oleh Gubernur Riau saat dilantik sebagai Pj Bupati.

Firdaus menyampaikan, saat ia dilantik sebagai Penjabat Bupati Kampar ia diamanahkan beberapa tugas oleh Gubernur Riau. Tugasnya sebagai Pj akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Dengan demikian tanggal 30 Agustus 2023 nanti adalah evaluasi pertama dia selaku Pj Bupati Kampar.

“Saat ini sedang persiapkan bahan-bahan untuk diekspos kepada tim,” cakap PJ Bupati Kampar Firdaus dalam kunjungan kerja ke Batubersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kamis (24/8/2023)

Adapun tugas pertamanya sebagai Pj sebagaimana diamanahkan Gubernur Riau adalah penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau karena dampak karhutla luar biasa.

Firdaus pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa ada beberapa kejadian karhutla dalam beberapa hari terakhir di wilayah XIII Koto Kampar seperti di Desa Muara Takus dan Pongkai Istiqomah.

“Kalau tak selesai laporkan ke camat dan kabupaten sehingga kebakaran hutan tidak berdampak luas kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta petugas dan masyarakat mengendalikan titik rawan api. Kalau titik rawan api tak bisa dikendalikan, maka ia minta segera meminta bantuan. Hal terpenting lainnya menurut Firdaus adalah sosialisasi bahaya karhutla kepada masyarakat.

Kemudian tugas kedua yang diamanahkan oleh Gubri adalah upaya penurunan stunting. Kepada pihak Puskesmas Pj Bupati Kampar meminta bekerjasama dengan kepala desa melakukan upaya dan koordinasi. “Ini menjadi perhatian, kalau bapak tak bisa, koordinasi dengan Dinas Kesehatan,” ulasnya

Ia juga menegaskan bahwa pada tahun 2024 pemerintah mengharapkan prevalansi stunting harus nol. “Kalau tidak nol berarti kita tak bisa membantu pemerintah, kita juga yang susah nanti,” katanya.

Ia menyampaikan, saat ini prevalansi stunting di Kampar 14,5 persen. Angka ini sudah menurun cukup drastis dibandingkan tahun 2019 lalu yang mencapai 23 persen.

Tugas lainnya adalah mengatasi kemiskinan ekstrim. Di Kabupaten Kampar masih terdapat 3.500 jiwa atau 1.050 kepala keluarga masuk kategori miskin ekstrim. Ia meminta agar mengkoneksikan program pemerintah dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kemudian berkaitan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif serta pemilihan kepala daerah tahun 2024, Pj Bupati Kampar mengimbau PNS dan penyelenggara negara menjaga netralitas dan memastikan seluruh warga negara masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), mendukung kelancaran distribusi logistik dan menjaga ketertiban masyarakat.

Pada kesempatan ini Pj Bupati Kampar juga menyampaikan program baru Pemkab Kampar untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang akan dimulai setelah pengesahan APBD perubahan tahun 2023 yaitu program UHC (Universal Health Coverage) yakni sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Melalui UHC yang dananya sudah tersedia di APBD, maka masyarakat miskin bisa berobat dengan cukup membawa KTP ke rumah sakit.

Berkaitan aspirasi yang disampaikan beberapa Kades dalam pertemuan ini seperti pengaspalan jalan lingkungan dan pengusulan wisata religi berkaitan keberadaan makam Syekh Abdul Rahman di Desa Tanjung Alai, Pj Bupati akan memilah mana yang akan menjadi prioritas untuk dieksekusi. Ia juga berjanji akan mensinkronkan kegiatan pokok pikiran DPRD.

“Selama ini banyak yang dibangun beberapa meter saja tetapi tidak tuntas. Kedepan kita keroyok sehingga tampak hasilnya,” ulasnya.

Terhadap beberapa jabatan yang kosong di kantor Camat XIII Koto Kampar, mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otda Setdaprov Riau ini meminta camat mengusulkan ke Pemkab Kampar, termasuk juga beberapa jabatan Kades yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diminta segera diusulkan. Ia meminta calon Pj Kades ini diutamakan putra tempatan yang memenuhi kriteria. Selain berstatus PNS dari struktural kecamatan atau kabupaten, juga dianggap layak memimpin dan dijadikan panutan serta dipandang mampu membantu tugas camat.

Sementara itu Kepala Bappeda Kampar Ardi Mardiansyah menyampaikan bahwa DPRD memiliki kewenangan dalam anggaran, maka pokir dewan. Ini adalah mekanisme lain dalam penganggaran yang bisa didorong bersama. “Silakan bapak ibu komunikasi dengan anggota dewan sesuai dareah pemilihan masing-masing,” beber Ardi.