Jakarta (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menyoroti komposisi calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Menurut Sultan, para capres-cawapres yang diusung oleh para elite politik saat ini tidak mewakili realitas keindonesiaan yang plural, bahkan Jawasentris.

“Kami menghormati hasil nominasi para capres dan cawapres oleh partai politik yang penuh dengan dinamika. Namun, pertimbangan pada peta elektoral yang cenderung kuantitatif ini, tidak sepenuhnya berdampak pada kualitas dan masa depan demokrasi Indonesia,” ujar Sultan di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Menurut Sultan, ke depannya perlu mengubah pola nominasi capres dan cawapres agar menjadi lebih inklusif dan Indonesiasentris. Salah satu caranya menghapus presidential threshold.

“Dari sisi komposisi capres dan cawapres, Pilpres 2024 tidak banyak menyatukan dan mengonsolidasikan gagasan dan potensi anak bangsa dari semua kalangan di daerah. Sangat wajar jika koalisi yang dibangun parpol cenderung melihat sisi untung rugi politik dan dampaknya pada hasil pemilihan anggota legislatif,” tandas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Sultan menyoroti pertimbangan politik elite yang hanya melihat variabel jumlah suara di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Karena itu, muncul istilah bettleground yang menjadi lokus pertempuran politik elektoral.

“Menciptakan bettleground hanya akan menyebabkan meningkatnya polarisasi dan pergeseran sosial oleh banyak fraksi politik. Jawasentrisme politik dalam pilpres sangat memengaruhi cara berpikir dan tradisi politik bangsa Indonesia yang cenderung feodal hari-hari ini,” jelas Sultan.

Lebih lanjut, Sultan mengatakan bahwa Pemilu 2024 akan meninggalkan banyak pengalaman berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Karena itu, perlu mengevaluasi sistem demokrasi yang cenderung makin mengarah liberal saat ini.

"Selain menghilangkan syarat pencalonan atau presidential threshold (PT 20 persen), kami mengusulkan agar diterapkan sistem electoral college oleh anggota parlemen baik anggota DPR dan DPD pada pemilihan presiden,” ujar Sultan.

Sultan mengaku pernah mengusulkan agar wapres lebih dari satu untuk mengakomodasi kewilayahan Indonesia yang sangat luas dan beragam.

“Banyak sekali ide gagasan dan opsi ke depan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita agar makin hari makin ideal, akomodatif dan menghindari polarisasi,” imbuh Sultan.

Menurut Sultan, perlu dipertimbangkan dan direnungkan lagi kalau mengembalikan
pemilihan presiden ke MPR. Dia menilai hal tersebut menjadi salah satu opsi yang lebih ideal dan akomodatif agar tidak diserahkan ke mekanisme pasar seperti sekarang ini dengan biaya politik makin mahal sekali.

“Sistem ini juga lebih efektif untuk mengelola bangsa sebesar ini sesuai dengan konsep bernegara Pancasila,” pungkas sultan.