PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H Ma'ruf Amin resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) 2024.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pullman Bandung Grand Central, juga disiarkan melalui kanal Youtube BNPB Indonesia, Rabu (24/4/2024). Tampak hadir dalam perhelatan itu Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Dalam arahannya, Wapres menyebutkan sebagai negara yang memiliki kondisi geografis dan geologi yang rawan bencana. Selama tahun 2023 tercatat 5.400 kejadian bencana di Indonesia, yang didominasi oleh bencana meteorologi.

Selain itu, Wapres juga menyebut, banyak kabupaten kota se Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi, sehingga menuntut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh langkah dan rencana tanggap daruruat harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Seluruh langkah dan rencana tanggap daruruat harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat," pintanya.

Wapres, Ma'ruf Amin juga mengingatkan supaya segenap pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya guna melindungi masyarakat dari risiko bencana.

Sehingga, Wapres menginginkan agar penurunan risiko bencana menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.

"Penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah," ucap Wapres.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri)SF Hariyanto menegaskan jika pihaknya siap menindaklanjuti arahan Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma'ruf Amin terkait penanggulangan bencana (PB) di daerah.

"Tadi ada lima arahan yang disampaikan Pak Wapres terkait upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana. Tentunya, kita di daerah siap mendukung dan menjalankan arahan tersebut sesuai kewenangan kita," ujar SF Hariyanto.

Pj Gubri memaparkan, lima arahan Wapres yang harus menjadi perhatian dalam penanggulangan bencana itu diantaranya, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi.

"Pak Wapres meminta agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau potensi bencana. Mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana," katanya.

Kemudian yang kedua lanjut SF, melakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Dalam pemetaan risiko, integrasi dan hasil dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru.

Arahan ketiga, memperkuat pelayanan kebencanaan. utamanya melalui penguatan kelembagaan BPBD, baik dalam hal kewenangan, kompetensi, sumber daya manusia, logistik, serta peralatan.

"Keempat, menerapkan kebijakan dan upaya pemulihan pasca bencana. Wapres meminta untuk memastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat, dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang," paparnya

Lalu yang terakhir, tambah SF Hariyanto, menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

"Untuk hal ini Pak Wapres meminta pemerintah daerah menjalankan skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," tukasnya.