PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menanggapi santai terkait masih sepinya pejabat yang melamar assesment 9 jabatan di lingkungan Pemprov Riau. Ia memprediksi, pelamar baru ramai diakhir masa pendaftaran.

"Ya kan baru buka lagi, nanti akan banyak tu,"jelas pria yang akrab disapa Andi Rachman ini, Kamis (16/2/2017).

Menurut Andi Rachman para pejabat baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota masih memantau dan mempersiapkan persyaratannya. Sehingga diprediksi akan banyak mendaftar diakhir masa pendaftaran.

"Mereka memonitor, waktu masih ada, biasa diakhir nanti, dulu pengalamannya gitu pas buka Assessment dulu," katanya.

Sebagaimana diketahui dalam susunan Pansel tetap struktur pansel yang lama hanya ada perubahan Kepala Kanreg XII BKN. Yakni Ketua masih tetap Mukhtar Ahmad, sedangkan anggotanya Andrinof Caniago, Faisal Komar Karim, Sekda Ahmad Hijazi, dan Kepala Kanreg BKN Andrayanti.

Untuk jabatan yang diseleksi sendiri terdiri dari 9 jabatan, diantaranya Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Kemudian Kepala Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Umum.

Sebagaimana persyaratan yang dikeluarkan BKD yang diumumkan melalui Website resmi BKDwww.bkd.riau.go.id dan papan informasi di kantor BKD diantaranya pejabat untuk pimpinan tinggi pratama badan atau dinas memiliki pangkat atau golongan paling rendah pembina tingkat I atau IV B.

Sementara untuk pejabat tinggi pratama Biro memiliki pangkat golongan paling rendah pembina IV A. Kemudian sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.

Khusus yang sedang menduduki jabatan administrator atau yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon III A yang berbeda, sekurang-kurangnya telah dua kali kumulatif dalam jabatan.

Selain itu, pejabat yang melamar wajib memiliki ijazah paling rendah Strata Satu (S1). Untuk usia tidak boleh lebih dari 58 tahun. Kemudian telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan pelatihan kepemimpinan sekurang-kurangnya tingkat III (Diklat PIM III).

Kemudian pelamar diwajibkan melampirkan surat bukti sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Telah menyerahkan SPT pajak tahunan dalam dua tahun terakhir. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik sedang apalagi berat serta tak menjalani proses hukum.