PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengadangan Presideum #2019GantiPresiden, Neno Warisman, Sabtu lalu di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru oleh oknum massa yang diduga bayaran mendapat kecaman Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).

"Kita akan dalami itu. Hari Rabu LAMR akan rapat Majelis Kerapatan Adat untuk menyikapi kondisi terkini, termasuk penghadangan Neno Warisman yang mestinya itu tidak terjadi," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Syahril Abu Bakar kepada CAKAPLAH.com, Senin (27/8/2018).

Karena itu, lanjut Syahril, LAMR meminta pihak Kepolisian untuk mengusut masa yang diduga orang dari luar Riau atau massa bayaran yang melakukan penghadanganan Neno Warisman.

"Kalau seandainya bukan orang Riau atau massa bayaran, yang hanya mengaku-ngaku sebagai orang Riau. Kita minta pihak kepolisian untuk mengusutnya karena sudah ada pasal-pasal pidana yang dilanggar saat penghadangan Neno Warisman," pintanya.

Hal ini diharapkan tidak menjadi preseden buruk ke depan. Tak ada lagi anak muda mengaku orang Riau yang berbuat di luar kepatutan adat istiadat Melayu.

"Ini mungkin menjadi catatan kita semua sebagai orang Riau atau orang Melayu, ke depan kita tak ingin ada orang yang mengaku-ngaku orang Riau yang berbuat di uar kepatutan adat istiadat Melayu," tegasnya.

Namun seandainya nanti pelaku penghadangan terbukti orang Riau, sebut Syahril, dari etnis manapun pasti ada paguyuban atau induk semangnya dan semua paguyuban dari etnis manapun pasti naungan LAMR.

"Untuk ini kita kembalikan ke paguyuban untuk peringatkan, teguran dan tunjuk ajar kepada yang bersangkutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MKA LAMR Datuk Al Azhar mengatakan, tentang dugaan ada pengacau yang dari luar Riau perlu didalami. Bila benar bahwa dalam kelompok yang kontra deklarasi #2019GantiPresiden pada kejadian di sekitar Bandara SSK Pekanbaru II itu ada orang yang bukan warga Riau, maka harus diusut dari mana mereka, siapa yang mengerahkannya, apa motif mereka, dan kenapa aparat keamanan membiarkannya.

"Sebagai lembaga yang diharapkan perannya mengawal harmoni sosial yang berakar-umbi pada nilai-nilai luhur adat dan budaya Melayu di Riau, LAM Riau akan segera mempertanyakan itu kepada Polda Riau," katanya.

Lebih lanjut disampaikan Al Azhar, bila mereka ternyata adalah warga Riau dari etnik tertentu, maka kita juga akan mempertanyakan apakah mereka hadir atas keinginan pribadi, atau dimobilisasi.

"Baik itu dimobilisasi oleh kelompok politiknya, atau oleh pimpinan paguyubannya? Kalau oleh pimpinan paguyubannya, maka itu politik identitas berasaskan etnik namanya. Bila kelompok etnik yang lain terpancing, maka negeri ini terancam dalam keretakan sosial yang amat mudhorat. Jadi, saya mengimbau agar pimpinan paguyuban yang diduga kelompok etnik tertentu itu membuat klarifikasi segera," tegasnya.

Karena itu, tambah Al Azhar, LAMR menunggu inisiatif dari mereka sampai pada 30 Agustus 2018 mendatang. Bila tidak ada tabayyun itu, maka LAM Riau akan mengundang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Riau untuk membahas tindak lanjutnya.