PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Yulian Norwis, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) menuju Universal Healt Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Riau di Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (30/8/2018).

Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Subagtel dan Jambi, Siswandi kegiatan FGD yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan 12 Kabupaten Kota Se-Riau ini dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2017 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Dimana Gubernur, Bupati dan Walikota serta perwakilan BPJS Daerah berperan dalam mencapai Universal Healt Coverage sebesar 95 persen.

"Kita ingin mendorong terwujudnya Universal Healt Coverage sebesar 95 persen sesuai Intruksi No. 8 Tahun 2017," ujarnya.

Ia berharap dalam Focus Group Discussion itu, menghasilkan saran dan gagasan serta perumusan kerjasama dalam mencapai Universal Healt Coverage. 

"Sejauh ini UHC Provinsi Riau baru mencapai 67.8 persen, atau mencakup 4 Juta lebih penduduk Riau. Artinya untuk mencapai angka yang telah ditargetkan yakni 95 persen pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus bekerja keras mengejar angka 33 persen lagi," ungkapnya.

Sementara itu Sekda Meranti Yulian Norwis melalui Kepala Dinas Kesehatan Meranti Roswita mengatakan Pemkab Meranti merupakan Kabupaten yang concern mengejar target UHC Nasional 95 persen.

Ia menjelaskan, saat ini Healt Coverage Kabupaten Meranti telah mencapai 77,21 Persen atau 159.057 jiwa Per Agustus 2018, angka ini merupakan yang tertinggi di 12 Kabupaten Kota Se-Riau. Bahkan di tahun 2019 nanti, Pemkab Meranti akan mengusulkan kepesertaan sebanyak 19.491 jiwa lagi. 

"Jika usulan itu diterima maka Healt Coverage Meranti akan menembus angka 87 persen," cakapnya.

Namun untuk pengusulan guna mencapai target UHC nasional, diakui Kadiskes Roswita, menemukan beberapa masalah yakni keterbatasan anggaran APBD yang katanya menanggung 50 persen Iuran peserta BPJS daerah Sharing Budget dengan APBD Provinsi Riau. Selain itu masih kurangnya kepesertaan mandiri BPJS di Meranti.

"Anggaran untuk menanggung iuran BPJS sangat terbatas dan ini menjadi kendala, namun kita akan mencoba lobi Pemerintah Provinsi melalui BPKAD agar Pemerintah Provinsi dapat menanggung seluruh Iuran BPJS, semoga usulan ini bisa diterima," pungkasnya.