PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPP Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) meluruskan isu perubahan nama Apersi menjadi Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) tidak benar. Itu merupakan hoax.

"DPP Apersi ingin mengklarifikasi bahwa eksistensi kepengurusan Apresi saat ini masih berjalan. Dan isu perubahan nama Apersi menjadi Himpera adalah hoax," kata Ketua Bidang OKK DPP Apersi, Franky Kalalo, kepada CAKAPLAH.com, Sabtu (15/9/2018).

Menurutnya, sebagai organisasi yang telah berkiprah selama 20 tahun, Apersi tetap eksis dijalurnya sebagai organisasi yang mengayomi perusahan developer perumahan.

Meski begitu, Franky tak menampik anggota Apersi yang tidak terima hasil Keputusan Musda pada 2013 lalu karena adanya persoalan dualisme kepemimpinan di pusat. Sehingga pihak yang kalah pindah ke wadah lain dan mereka menempuh jalur hukum.

"Tapi pada proses hukum dan hasil putusan pihak kami menang dalam gugatan. Tapi kita beri mereka kesempatan dan merangkul apakah ingin kembali berada di rumah lama (Apersi). Karena itu saya pastikan Apersi tetap solid. Pengadilan juga sudah menegaskan kepemimpinan Apersi tetap, walau sempat digugat pihak yang kalah lalu mendirikan nama lain (Himpera)," tukasnya.

Senada Ketua DPD Apersi Provinsi Riau, Idham Chalik Harahap, juga tidak memandang adanya dua dualisme kepemimpinan. Karena itu pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda).

"Bagi teman-teman anggota kita dulu yang pindah ke Himpera adalah pilihan mereka yang harus dihormati. Memang ada yang pindah ke Himpera dengan masih membawa identitas Apersi. Tapi kita ingin tegaskan Apersi tetap solid dan tidak terpecah," ujarnya.

Menurutnya, antara Apersi dengan Himpera beda. Himpera lahir dari praktek dualisme kepemimpinan di pusat yang berbuntut hingga ke daerah termasuk Riau. Namun, Apersi sampai saat ini tetap konsen sebagai asosiasi pengembang perumahan.

Meski begitu, Idham tak memungkiri, saat ini keanggotaan Apersi yang semula berjumlah 180 developer hanya tinggal 72 developer.

"Saat Musda nanti pada 10 Oktober kita tetap undang dan rangkul mereka untuk datang. Kalau mereka ingin kembali ke kumpulan yang lama, kami persilahkan dan tidak akan dipersulit," cakapnya.