MERANTI (CAKAPLAH) - Hari ini Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Riau mulai melakukan pemeriksaan di seluruh ORganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar Sekdakab Meranti Yulian Norwis mengintruksikan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pengadaan dan jasa selalu berada di tempat.

"Agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik saya minta PA, KPA dan PPTK serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selama proses pemeriksaan Standby di tempat," ujar Sekda Meranti, saat memimpin acara Briefing dengan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau, Rabu (24/10/2018).

Sekda mengatakan, proses pemeriksaan berlangsung mulai hari ini hingga 30 hari ke depan.

Kedatangan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau kali ini berbeda dari biasanya, jika sebelumnya pemeriksaan dilakukan pada awal tahun atau Bulan Januari saat ini pemeriksaan dilakukan pada bulan Oktober.

Hal itu bukannya tidak beralasan menurut Ketua Tim Pemeriksa BPK RI untuk Meranti Ahmad Syukri, kedatangan dirinya bersama Tim Pemeriksa lainnya lebih awal berhubung Meranti telah mendapat 6 kali WTP untuk itu perlu melengkapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), karena ke depan proses pemeriksaan akan melibatkan akuntan publik secara independen.

Syukri menegaskan kedatangan dirinya bersama Tim untuk memastikan pelaksanaan proses pengadaan belanja barang dan modal oleh Pemkab Kepulauan Meranti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Riau kali ini meliputi belanja barang dan modal mulai dari kegiatan sampai belanja yang diserahkan kepada pihak ketiga. Baik itu berupa barang, bangunan dan lainnya," cakapnya.

Untuk itu, selama proses pemeriksaan Syukri meminta PA, KPA dan PPTK wajib hadir dengan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan.

Ia mewanti-wanti kepada Kepala OPD dan pejabat terkait jika tidak hadir saat pemeriksaan maka dokumen tidak dapat diperiksa dan OPD bersangkutan akan menjadi catatan bagi BPK RI.

"Saat turun ke lapangan kami harapkan PA, KPA, PPTK wajib hadir dengan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan, jika tidak hadiri pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan akan menjadi catatan kami," tegas Syukri.