PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi Riau menjawab kegalauan para kepala desa di raker kepala desa dengan menyebutkan bahwa bantuan desa itu masih ada dalam bentuk bantuan keuangan (bankeu). Jawaban ini dikritisi oleh anggota DPRD.

Adalah anggota DPRD Riau, Sugianto, yang menyebutkan bahwa bankeu itu tidak sama dengan dana desa yang diminta kepala desa dalam raker kemarin.

"Bankeu itu lain, dana untuk bantuan desa itu lain," cakap Sugianto kepada CAKAPLAH.com, baru-baru ini.

Disebutkan Bendahara DPW PKB Riau ini, bankeu itu adalah dana bantuan provinsi kepada kabupaten/kota yang ada. Dan untuk mendapatkannya itu berdasarkan kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Penggunaan anggaran bankeu itu tak semuanya untuk desa, tapi untuk menunjang pembangunan kabupaten kota yang singkron dengan program pemerintah provinsi. Ini artinya, dari dana bankeu itu seluruh desa yang ada di kabupaten/kota yang dapat. Dan kalau pun dapat, itu cuma satu atau dua desa saja," katanya.

Ditambahkan Sugianto, dana desa yang diminta kades pada raker kemarin itu adalah dana yang memang khusus untuk desa. Dan program bantuan untuk desa ini dulu pernah ada dibuat pemerintah provinsi namun dihapus oleh Gubernur Riau Andi Rachman.

"Terakhir itu kan pada tahun 2015, ada bantuan provinsi sebesar Rp500 juta per desa per tahun. Tapi untuk tahun 2016 dan 2017, itu dihapus oleh Andi Rachman. Kalaulah Andi Rachman tak menghapus bantuan itu, selamat dia saat raker kemarin," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri. Katanya, dana bankeu itu tak bisa menjawab keinginan para kepala desa yang menginginkan adanya dana dari provinsi masuk ke rekening desa mereka.

"Bankeu itu tak bisa menjawab seluruh keinginan para kepala desa di Riau, termasuk di Rokan Hulu. Maunya kepala desa itu kan ada dana dari provinsi yang menjadi sumber dana desa. Dan dua tahun ini, dana tersebut tak ada lagi, padahal sebelumnya ada," katanya lagi.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan,  ia bakal mengupayakan pada APBD 2018 disalurkan langsung oleh Pemprov ke masing-masing desa.