PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja TA 2020 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKKBN Hasil Penyesuaian Belanja (Refocusing), Kamis (14/5/2020).

Acara penandatangan dilakukan secara virtual meeting dan dipimpin langsung oleh Kepala BKKBN Pusat, dr Hasto Wardoyo, SP.OG diikuti Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PTM) BKKBN, Para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama BKKBN, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi, dan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, dr Hasto menjelaskan bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya DIPA BKKBN hasil Penyesuaian Belanja dalam rangka Penanggulangan Covid-19 (Refocusing) dan pergantian atau mutasi Pejabat, maka berdasarkan Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan revisi atas
dokumen Perjanjian Kinerja terdahulu.

"Dalam menghadapi pandemi Covid 19, pemerintah melalui kementerian keuangan melakukan beberapa pemangkasan anggaran, termasuk di dalam anggaran BKKBN. Untuk menghadapi itu kita harus menyusun anggaran lebih fokus ke kegiatan paling prioritas. Postur anggaran lebih ramping tetapi hasil harus tetap maksimal," ujar dr Hasto.

Ia menyampaikan untuk para Kaper harus terus diteliti dan diperhatikan terkait penggunaan anggaran, jangan sampai diakhir ada permasalahan, karena salah perhitungan anggaran.

"Di luar anggaran, para Kaper harus memperhatikan penguatan para remaja khusus putri sebagai calon seorang ibu, dan kemitraan kepada pihak pihak harus terus diaktifkan dan ditingkatkan untuk meraih pencapaian program Banggakencana," Cakapnya.

Selain itu, Kaper harus juga memperhatikan anak-anak jalanan broken home, bagaimana mereka bisa hidup normal kembali, ada anak jalanan dikarenakan keluarganya bermasalah dan anak jalanan yang tidak punya keluarga sehingga jadi anak jalanan, itu menjadi PR kita untuk mencari solusi dan membantu permasalahan anak jalanan.

"Dalam program 100 hari kerja harus dibuktikan dan harus meraih kepercayaan dari masyarakat, bahwa BKKBN hadir dan berguna kepada masyarakat. Pesan saya Tetap semangat, jaga diri baik baik, tetap laksanakan kegiatan kerja untuk meraih pencapaian program Banggakencana," pungkas dr Hasto.

Setelah pemaparan dari Kepala BKKBN Pusat, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja TA 2020 oleh para Kaper BKKBN Provinsi di masing-masing daerah.

Untuk di Provinsi Riau, penandatanganan ini dilakukan di Kantor BKKBN Riau Jalan Terubuk oleh Plt Kepala BKKBN Riau Sri Wahyuni didampingi Sekretaris BKKBN Riau, Mery Eliya.

Kepada CAKAPLAH.COM, Plt Kepala BKKBN Riau Sri Wahyuni mengatakan meski terjadi refocusing anggaran, pihaknya tetap fokus untuk meraih pencapaian program Banggakencana ditengah pandemi Covid-19.

"Kita harus kerja maksimal, harus kerja cerdas. Istilahnya dengan kondisi saat ini dan anggaran yang dipotong, target yang telah diberikan itu minimal bisa mendekatilah. Jadi sekarang itu kita harus berubah dengan cara baru. Dengan kondisi saat ini kita harus merubah mindset dan bisa menerapkan cara-cara baru dalam mensukseskan program banggakencana ditengah wabah covid-19 ini," ucapnya.

Ia menyampaikan meski ada pemotongan anggaran, pihaknya tetap fokus untuk mencapai target kinerja.

"Kalau kita sesuai dengan target kinerja yaitu bagaimana kita menurunkan TFR, meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) atau persentase pemakaian kontrasepsi dengan peningkatan peserta KB aktif dan pelayanan untuk peserta KB baru. Jadi penekanan kita memang kearah sana," tukasnya.

Kemudian disampaikan Sri Wahyuni, di BKKBN untuk Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) yang berkaitan dengan Stunting dan Kespro remaja memang tidak mengalami refocusing.

"Itu harus benar-benar dilaksanakan dan itu tidak termasuk dalam refocusing anggaran," tukasnya.