PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Provinsi Riau menggelar paripurna laporan hasil reses sekaligus penutupan sidang pertama periode Januari - April 2020.

Pantauan CAKAPLAH.com, laporan hasil reses tersebut disampaikan masing-masing perwakilan dari 8 Dapil di DPRD Riau. Masing-masing Dapil terlihat begitu banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti Pemprov Riau.

Laporan hasil reses Dapil Pekanbaru, dibacakan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Agung Nugroho. Ia menyoroti permasalahan yang sedang hangat di Kota Pekanbaru, yakni persoalan pemotongan BLT dari Pemprov Riau ke masyarakat Kota Pekanbaru.

"Banyak masyarakat mengeluh Dana BLT yang seharusnya diterima mereka Rp 300.000 dipotong Rp 50.000 sehingga masyarakat menerima 250.000. Ini harus jadi perhatian serius," Ungkap Agung.

Selain permasalahan tersebut, permasalahan lain yang diterima anggota DPRD Dapil Pekanbaru adalah infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Kemudian, persoalan infrastruktur juga terdapat di Dapil Kampar. Juru bicara anggota DPRD Dapil Kampar, Yuyun Hidayat mengatakan, bahwa masalah terbesar di Kampar adalah jalan-jalan poros 1000 kilometer 60 persen rusak parah. Yakni jalan di Kampar - Rohul. Kampar - Kuansing, Kampar - Pelalawan dan Kampar - pekanbaru banyak yang rusak, akibatnya ekonomi masyarakat terganggu.

"Kemudian masalah Infrastruktur pendidikan. Di kabupaten Kampar masih banyak daerah terisolir. Sehingga jaringan pendidikan listrik, internet belum ada," cakapnya lagi.

Pada Dapil Inhu-Kuansing yang dibacakan Marwan Yohanis, menyoroti persoalan masyarakat dengan PT Duta Palma. "Kepada Presiden, Kapolri, Gubernur Riau dan Kapolda untuk bisa beri solusi lahan yang bersengketa dengan PT Duta Palma di Benai. Kita juga meminta untuk membebaskan kepala desa yang ditahan di Polres Kuansing," katanya.

Infrastruktur masih jadi persoalan utama di Kabupaten Rokan Hulu. Juru bicara anggota DPRD Dapil Rohul, Syamsurizal mengatakan prioritas utama pemeliharaan jalan menjadi perhatian utama masyarakat Rohul. Terutama ruas jalan provinsi. Pihaknya merasa kurang perhatian Dinas PUPR Riau terhadap ruas jalan provinsi yang rusak.

"Terjadi pembiaran oleh Dinas PUPR terhadap pemanfaatan badan jalan dan bahu jalan sehingga banyak ditanami ubi dan tanaman lainnya. Dan ini akan berdampak pada terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah," tegas Syamsurizal.

Permasalahan yang sama juga ternyata diterima dan diserap dari anggota dewan Dapil Rohil. Karmila Sari yang membacakan hasil reses mengatakan, kondisi jalan di Rohul sangat memperihatinkan. Terutama kecamatan Kubu, Pasir Limau Kapas, dan Pujud.

Pada Dapil Pelalawan - Siak Markarius Anwar menyoroti persoalan pendidikan. Dimana banyak anak tidak bisa masuk ke sekolah negeri untuk SMA. Karena jauh jarak ke sekolah jika harus menggunakan sistem zonasi.

"Penyaluran BLT juga menjadi persoalan. Masih banyak data yang tidak benar. Sehingga yang pantas menerima tidak menerima. Persoalan terakhir adalah, kami meminta agar rumah layak huni jangan ada lagi rasionalisasi untuk Dapil Pelalawan - Siak," tegasnya.

Amyurlis alias Ucok Dapil Bengkalis, Dumai Meranti mengatakan bahwa masyarakat di tiga kabupaten itu merupakan masyarakat yang membutuhkan banyak perhatian pemerintah.

Muhammad Arpah yang menjadi juru bicara Dapil Indragiri Hilir mengatakan, bahwa pihaknya juga menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang memprihatinkan.

"Inhil geografisnya pulau, gambut dan rawa-rawa, maka butuh perhatian. Saat ini infrastruktur jalan sangat memprihatinkan. Kita jangan alergi dengan aspirasi masyarakat yang diserap anggota dewan. Karena aspirasi masyarakat Riau. Masyarakat Gubernur Riau. Bukan masyarakat DPRD Riau. Silahkan telaah laporan reses anggota DPRD Riau yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Jangan laporan reses ini lembaran yang tidak berarti. Mohon dipelajari dan direalisasikan," tukasnya.