PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) provinsi Riau tahun 2020 tampak bakal dipimpin satu orang pimpinan dewan, yakni Hardianto yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD Riau. Pasalnya, ketua dan 2 orang wakil ketua DPRD Riau mengundurkan diri karena ikut Pilkada 2020 di sejumlah daerah.

Tiga pimpinan DPRD Riau yang mengundurkan diri itu adalah Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet, Wakil Ketua Zukri Misran dan Asri Auzar. Dengan demikian, pimpinan DPRD Riau tinggal Wakil Ketua Hardianto.

"Ya ini kondisi real. Konsekuensinya sebisa mungkin saya harus tetap berdiri melangkah menakhodai DPRD Riau. Kita optimis, mudah-mudahan Allah beri sehat," kata Hardianto.

Namun, kata Hardianto, berbicara legalitas pengesahan APBD-P yang akan dilaksanakan pada 30 September mendatang, DPRD Riau masih menunggu arahan dari Kemendagri.

"Kita minta Sekwan berkomunikasi dengan Mendagri, terkait legalitas pengesahan APBD-P. Karena, bagaimanapun saya sendiri posisinya wakil ketua. Apakah ada istilah Plt kita belum tahu, kita sudah kirim surat ke Mendagri sepekan lalu, namun belum ada balasan," kata Hardianto lagi.

Politisi Gerindra ini mengatakan, berdasarkan PP nomor 12 tahun 2018 pasal 36 disebutkan, bahwa ketika pimpinan DPRD menyisakan satu orang, maka yang bersangkutan akan menjadi Plt Ketua DPRD.

"Jadi, kita menunggu arahan dari Mendagri, masih ada sekutar 7 hari lagi. Karena, kita tak mau nanti per tanggal 30 September pengesahan APBD-P malah cacat secara hukum. Jadi kita ingin memastikan legalitas pengesahan APBD-P tersebut," cakapnya lagi.

Namun demikian, cakap Hardianto, saat ini proses pembahasan APBD-P terus dilakukan secara maraton oleh DPRD Riau.