JAKARTA (CAKAPLAH) - Ancaman pergerakan jaringan terorisme di pulau Sumatera saat ini dianggap sangat serius. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta aparat kepolisian mengantisipasi pergeseran pergerakan jaringan terorisme dari wilayah pulau Jawa ke Sumatera.

Menurutnya, kepolisian harus memperketat pintu masuk ke pulau Sumatera, terlebih untuk lalu lintas masuk orang dan barang yang menghubungkan setiap provinsi, baik darat, laut dan udara. Hal ini penting demi menutup kemungkinan peluang terjadinya pergeseran para pelaku terorisme berpindah masuk ke Sumatera.

"Ancaman bahaya terorisme di pulau Sumatera saat ini dipandang serius. Karenanya Kepolisian harus bertindak mengantisipasi kemungkinan adanya pergeseran para pelaku terorisme, berpindah dari pulau Jawa masuk ke Sumatera," kata Aziz, kepada wartawan, Senin (14/12/2020).

Pernyataan itu ditegaskannya berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sepanjang tahun 2020 ini terdapat sebanyak 232 tersangka teroris yang berhasil ditangkap Densus 88 Anti Teror. Dimana dari jumlah itu 72 orang tersangka teroris diantaranya ditangkap pada empat provinsi di pulau Sumatera yakni Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Lampung.

Ditambah lagi dengan pengungkapan sebanyak 4.000 kotak amal yang tersebar di berbagai minimarket di Provinsi Lampung. Kotak amal itu diduga digunakan untuk pendanaan dan pelatihan jaringan terorisme. Fakta-fakta tersebut dipandang menjadi salah satu bukti nyata ancaman terorisme di wilayah Sumatera.

"Dengan jumlah penangkapan tersangka pelaku terorisme yang terjadi selama tahun 2020 di Sumatera. Serta ditambah lagi pengungkapan 4,000 kotak amal yang diduga digunakan untuk pendanaan pelatihan terorisme di Lampung, artinya ancaman ini sangat serius dan harus segera ditindak cepat," pukasnya.

Selain itu, menurut Aziz Syamsuddin, jelang Natal dan Tahun Baru 2021 ini aparat keamanan harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terutama pada masyarakat non muslim yang ingin melakukan ibadah serta perayaan natal dan tahun baru nantinya.

"Jangan sampai aparat keamanan kecolongan dan terjadi hal yang kita tidak harapkan di akhir tahun 2020 ini," pungkas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.