PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Kota Pekanbaru menilai Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak ada langkah kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan banjir.

Selain tidak adanya langkah kongkrit, keseriusan Pemko Pekanbaru juga patut dipertanyakan.

"Yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah adalah pembersihan saluran drainase, pengerukan anak sungai dan juga mapping pembangunan," cakap anggota DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar, Kamis (22/4/2021).

Lanjut Robin jika drainase dan anak sungai tidak dilakukan normalisasi maka permasalahan banjir di Pekanbaru dipastikan tidak akan pernah selesai.
Sedangkan untuk pembangunan harus dilakukan mapping area agar pembuatan drainase tidak hanya sekedar mengikuti jalan saja.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan dari beberapa kali rapat kerja dengan Dinas PUPR dan Perkim Pekanbaru, Robin menegaskan bahwa sampai saat ini juga tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh kedua OPD tersebut.

"Sampai hari ini belum (ada tindakan nyata,red), tapi kita harapkan di tahun ini ada tindakan karena sudah ada Masterplan pengendalian banjir. Tapi juga sampai bulan 4 ini belum ada eksekusi terhadap Masterplan yang sudah disiapkan," tegasnya.

Jika pengerjaan Masterplan terkendala dengan anggaran, Robin meminta agar Pemko Pekanbaru bergerak aktif untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Pembersihan drainase dan anak sungai harus rutin, jangan drainase sekalinya dibuat tidak ada pemeliharaannya," tutupnya. (Parlementaria)