PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ahli Epidemiologi Riau, dr Wildan Hasibuan tidak sependapat dengan Juru Bicara (Jubir) Covid-19 Riau dr Indra Yovi yang menyarankan agar Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) kembali diberlakukan di Provinsi Riau.

Wildan lebih setuju jika pemerintah fokus dalam penerapan Pembatasan Pemberlakukna Kegiatan Masyarakat (PPKM), sebab, jika Riau kembali memberlakukan PSBB, maka dampak ekonomi yang akan diraskan oleh pemerintah dan juga masyarakat sangat tinggi.

"PPKM ini kuncinya kalau menurut saya ada dua, komitmen dan konsisten. Termasuk juga penegakan hukumnya," cakap Wildan, Jumat (28/5/2021).

Lanjut Wildan, berkaca dari beberapa daerah di Pulau Jawa yang juga menerapkan PPKM yang konsisten dan juga komitmen, pemberlakuan PPKM cukup berhasil untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Selain itu, penegakan hukum di Riau juga harus ada penegasan. Hal ini agar masyarakat dan juga para pelaku usaha menjadi disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Umpama ada restoran atau cafe yang kedapatan ada pengunjung yang berkerumun dan tidak melaksanakan protokol kesehatan, cabut izinnya. Atau ditutup untuk beberapa saat agar ada efek jera," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Covid-19 Riau dr Indra Yovi menyarankan agar kembali diberlakuan PSBB di Riau. Karena dia menilai banyak masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan. Dampaknya, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Riau melonjak tajam, hingga mencapai 739 per hari, angka tertinggi selama pandemi Covid-19.

Yovi juga mengaku melihat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, yang dijalankan oleh Kabupaten Kota tidak berjalan maksimal.

“PPKM kalau betul-betul dijalankan itu akan lebih baik, tapi aturan hanya tinggal aturan, begitu di lapangan tidak jalan. Di lapangan sama saja tidak ada penegasan,” ujar dr Indra Yovi, Kamis (27/5/2021).

Agar tidak terjadi lagi kasus yang semakin meningkat di Kabupaten Kota, kata Indra Yovi, perlu dilakukan penegasan yang lebih ketat, dengan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Termasuk memberlakukan Work From Home (WFH), bagi Aparatur Sipili Negara (ASN) di seluruh Kabupaten Kota.

“Kami mengusulkan kembali ada beberapa kebijakan, dengan adanya WFH bagi ASN di Kabupaten Kota, dengan kondisi sekarang ini. Penerapan PPKM mikro tidak efektif. Kami juga mengusulkan kemungkinan ada PSBB, skala yang lebih besar, dengan pengetatan terhadap mobilisasi,” tegasnya.