PELALAWAN (CAKAPLAH) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan terus dalami dugaan adanya pungutan liar (Pungli) terhadap kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui. Prosesnya pun sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Bahkan terkait rangkaian penyelidikan terhadap kasus ini, jaksa di Kejari Pelalawan sudah delapan bulan lebih mencari dan mengumpulkan alat bukti. Tak tanggung-tanggung 23 saksi sudah dipanggil dimintai keterangan.

"Untuk kasus ini sudah 23 orang saksi kita panggil dan dimintai keterangan. Kita agendakan lagi pemanggilan untuk lakukan pendalaman di tingkat penyidikan," terang Kejari Pelalawan Silpia Rosalina, SH, MH melalui Kasi Intel, Fuzthathul Amul Husni, SH kepada CAKAPLAH.com, Selasa (2/11/2021).

Diterangkan Husni, proses pemanggilan para saksi kembali diagendakan. Atas kasus ini berbegai pihak dimintai keterangan saat penyelidikan. Diantaranya, perangkat desa, kepala desa, mantan kepala desa, warga yang menjadi peserta dan pemilik PTSL, pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta pejabat di BPN.

Dalam rangkaian pemeriksaan, kata Kasi Intel Husni, akan dilakukan tahapan penyidikan dengan skema pemeriksaaan secara umum atau pemeriksaan khusus. "Fokus penyidik tentunya adalah mencari para tersangka disertai barang bukti yang mengandung unsur tindak pidana korupsinya," tegas Kasi Intel Husni.

Sebagai data tambahan, pengurusan sertifikat jenis PTSL ini merupakan program Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan yang diduga disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan di Desa Bagan Limau tahun 2019.

Untuk mengurus sertifikat tanah jenis tapak rumah, oknum mengutip hingga Rp 900 ribu per persil. Sedangkan untuk tapak kebun dikenakan harga Rp 1 juta dan bagi pemilik lahan di luar warga Desa Baga Limau mengaku dipungut sampai Rp 1,2 juta.

Padahal, program PTSL bersifat nasional dan tidak dikenakan biaya. Jikapun ada pemungutan dana, yang dibenarkan dalam aturan maksimal Rp 200 ribu saja untuk kebutuhan tertentu.

Alasan Mantan Kades Pungut PTSL

Mantan Kades Bagan Limau, Parsana berterus terang sebelumnya kepada CAKAPLAH.com, bahwa pungutan untuk pembuatan satu persil PTSL di Desa Bagan Limau, berdasarkan kesepakatan bersama dan diatur melalui Peraturan Desa (Perdes).

Uang terhadap pungutan program PTSL itu kata Parsana menjadi bagian dari pendapatan asli desa. "Jadi pungutan PTSL ini berdasarkan kesepakatan bersama, diatur melalui Perdes. Uangnya yang berhasil dikumpulkan untuk pendapat desa," ujarnya.

Dari kesepakatan yang diatur melalui Perdes, tambah Parsana, untuk warga tempatan satu persil Rp 950 ribu perpersil dan bagi warga pendatang dipatok Rp 1,2 juta.