(CAKAPLAH) - Alih-alih mengikuti tekanan Amerika Serikat untuk melakukan pemilihan umum lebih awal, Kepala junta Myanmar, Min Aung Hlaing, justru memilih untuk memundurkan jadwal menjadi 23 Agustus 2023.

Pengumuman rencana pemilihan itu disampaikan Min Aung Hlaing selama pertemuan dengan kepala dan guru di universitas militer di Yangon yang disiarkan di stasiun televisi milik negara MRT pada Jumat (24/12).

“Bergantung pada stabilitas dan perdamaian negara, kami melakukan upaya terbaik kami untuk mengadakan pemilihan umum multi-partai pada Agustus 2023,” kata kepala junta, seperti dikutip dari Bangkok Post.

“Rezim telah mencoba untuk berbicara dengan partai politik beberapa kali tetapi beberapa dari mereka tidak datang ke pertemuan dengan pejabat pemilihan yang ditunjuk junta,” kata jenderal tinggi itu.

“Rencana sedang dilakukan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak bertindak sesuai dengan hukum,” tambahnya.

Komentar Min Aung Hlaing muncul setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS sedang menjajaki cara-cara tambahan, termasuk sanksi, untuk menekan rezim militer agar membawa Myanmar kembali ke lintasan demokrasi setelah kudeta Februari.

Min Aung Hlaing menjadi pemimpin dalam kudeta untuk mengusir Aung San Suu Kyi dari pemerintah atas tuduhan kecurangan pemilih dalam pemilihan yang membuat partainya menang telak.

Suu Kyi sejauh ini telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena menghasut perbedaan pendapat terhadap militer dan melanggar aturan Covid dan ada beberapa kasus pengadilan lainnya yang tertunda.