PEKANBARU (CAKAPLAH) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengatakan bahwa kondisi pendapatan daerah Provinsi Riau mengalami penurunan yang signifikan di masa pandemi Covid-19.
Ternyata kebijakan belanja daerah yang dialokasikan pada tahun 2022 untuk program bukan prioritas terlihat masih menyandera alokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan prioritas di daerah.
Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik mengatakan, penurunan pendapatan tidak mengubah pola perencanaan anggaran, Pemda Riau masih saja melakukan kegiatan yang berpotensi terjadi pemborosan anggaran dan kegiatan yang bukan prioritas daerah.
Di tahun 2022 sebesar Rp335.5 Miliar anggaran untuk pembangunan yang bukan prioritas daerah. Yang pertama adalah, Hibah Provinsi Riau kepada Pemerintah Pusat (Pembangunan Perkantoran) sejumlah Rp127.3 miliar.
Contoh pembangunan yang sudah proses lelang; Perencanaan Pembangunan gedung serbaguna Batalyon Arhanud sebesar Rp304.5 Juta. Selanjutnya, Perencanaan Pembangunan Mako Brimob di Indragiri Hulu Rp517.5 Juta.
"Kemudian, pembangunan konstruksi Mako Lanal di Kota Dumai dengan biaya Rp1.57 miliar, dan pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara di Pekanbaru sebesar Rp616.6 juta," kata Taufik.
Selanjutnya, untuk Pembangunan Gedung Perkantoran Provinsi Riau pada tahun ini sebesar Rp208.2 Miliar.
"Contoh Pembangunan yang sudah proses Lelang; Rp2.9 miliar, untuk Perencanaan Pembangunan gedung sekretariat DPRD Provinsi Riau," tukas Taufik.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |