JAKARTA (CAKAPLAH) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan mengerahkan petani di 22 Provinsi se-Indonesia untuk melakukan aksi keprihatinan petani Kelapa Sawit Indonesia yang dilakukan serentak mulai pukul 09.00-12.00 WIB, Selasa (17 Mei 2022).

Aksi keprihatinan ini dilakukan untuk menyikapi dampak larangan ekspor minyak goreng dan CPO yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.

Jakarta akan menjadi sentra utama aksi keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang diadakan pada 17 Mei 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian RI dan Patung Kuda Monas.

"Selanjutnya kami akan ke Istana Presiden untuk bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan usulan kami. Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Apkasindi dari 22 Provinsi dan 146 Kabupaten/Kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (Formasi) Indonesia," kata Ketum Apkasindo, Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP.,CIMA,CAPO, Senin (16/5/2022).

Selanjutnya, Gulat menjelaskan aksi keprihatinan ini juga dilakukan serentak (hari dan jam yang sama) di 146 Kabupaten Kota DPD Apkasindo dari 22 Provinsi Apkasindo.

“Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing, kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia. Ini aksi swadaya dan sebagian besar peserta aksi sudah tiba ke Jakarta pada minggu sore, seperti Petani sawit dari Papua Barat, Kalimantan Utara, Aceh, Sulawesi Barat dan Papua,” sambung Gulat.

Sementara itu, Ketua Apkasindo Provinsi Kalimantan barat (Kalbar), Indra Rustandi, mengatakan, bahwa pihaknya sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Sintang menuju Pontianak. Total petani yang ke Jakarta sebanyak 25 orang.

"Kami sangat bersemangat ke Jakarta ingin bertemu Pak Jokowi, karena kami melihat Kementerian terkait tidak becus mengurus kami petani sawit. Lihat saja Dirjen Perkebunan sudah hampir 2 tahun Plt (pelaksana tugas), jadi bagaimana kami dapat perhatian? Padahal sawit sangat strategis dan roh nya ekonomi Indonesia pada 5 tahun terakhir, apalagi Menteri Perdanganan yang sudah membuat kami menderita," tutur Indra.

Selanjutnya, Gulat mengatakan bahwa saat ini situasi sudah kritis, dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25% telah stop pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40%-70% dari harga penetapan Disbun dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor, tanggal 22 April lalu.

"Dampaknya luar biasa, telah mengganggu sendi-sendi ekonomi petani sawit dan rantai ekonomi nasional. Kami berpacu dengan waktu. kami sudah rugi 11,7 Triliun per akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp.3,5 Triliun per bulannya," urai Gulat.

Semua permasalahan ini terjadi, sambung Gulat, sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestic dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi. Sehingga Presiden Jokowi mengambil kebijakan Larangan eksport CPO dan Bahan Baku MGS.

Namun sangat tragis dampaknya kepada Petani sawit. Oleh karena itu dalam acara aksi keprihatinan nanti Apkasindo akan menyampaikan lima tuntutan.

"Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70% di 22 provinsi sawit. Kedua, meminta presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit," papar Gulat.

Ketiga, Apkasindo meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, Apkasindo meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.

"Kami yakin pasti clear kalau TNI-Polri sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang," cakapnya.

Keempat, dengan segera pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30% dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Dan tuntutan kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian usupaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.

"Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7% dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha). Gak masuk akal yang 93% (petani swadaya) terabaikan hak nya dalam harga TBS Disbun? Apalagi hasil penelitian PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan, awal tahun 2022, sudah memberikan gambaran bahwa rendemen petani swadaya sudah di atas rendemen petani plasma," urainya lahi.

"Untuk kegiatan aksi ini kami sudah mengirim surat pemberitahuan ke Kapolri, Polda Metro Jaya sampai ke Kapolres di 146 Kabupaten Kota DPD Apkasindo," tukasnya.

Terkait dengan rencana Aksi ini, salah seorang Dewan Penasehat DPP Apkasindo, T. Rusli Ahmad, mengatakan sangat prihatin dengan kondisi ini. Yang pasti Presiden harus segera mengetahui kondisi ini, apalagi MGS sudah terinformasi harganya sudah turun dan tersedia di tengah masyarakat, tinggal penyempurnaan saja.

"Masalah kelangkaan MGS ini sebenarnya masalah sepele, yaitu masalah di distribusi, hanya kementerian terkait sibuk menghayal melukis langit, jadi wajar saja Petani Sawit mengadu ke Presiden. Saya juga mendengar bahwa ratusan truk TBS Petani sawit akan bergerak dari beberapa provinsi sawit ke Jakarta membawa muatan TBS 5-7 ton per truk. Untuk itu Saya sudah meminta kepada Ketua Umum supaya mengurungkan niat tersebut. Dan Saya dengar dari Ketum DPP Apkasindo bahwa truk yang sudah terlanjur bergerak dari Sumatera sudah putar kepala. Namun dari laporan Ketum, sebagian masih belum dapat dihubungi. Gak kebayang sama saya jika 500 truk TBS masuk kota Jakarta dan menuangkan muatannya ke air mancur Bundaran HI (2.500.000 kg)," tukas Rusli.