Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy Mohd Yatim
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi I DPRD Riau menggelar rapat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Senin (29/8/2022). Rapat itu membahas bagaimana nasib tenaga honorer setelah ada kebijakan penghapus dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy Mohd Yatim menyebut, dari hasil rapat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memperjuangkan honorer agar diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Oktober 2022 mendatang. Langkah itu, kata dia, didukung oleh Komisi I DPRD Riau.
"Kita sepakat dengan Pak Gubernur yang tak mau honorer dihapuskan begitu saja. Lagi pula untuk membayar honorer ini jadi beban daerah, pemerintah pusat enggak terlibat di situ kecuali honorer yang mungkin diangkat jadi PNS itu akan menjadi kontribusi pusat untuk penggajiannya," kata Eddy Yatim.
Selama ini, kata dia, pembayaran gaji honorer tidak mengganggu keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Jika honorer dihapuskan, Ia khawatir akan memunculkan masalah sosial.
"Kita harap rencana penghapusan honorer ini dikaji ulang. Kalau Gubenur menolak kebijakan itu kita sepakat," kata Eddy Yatim.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, dari pertemuan dengan BKD, Komisi I telah mengantongi data jumlah tenaga honorer di Riau. Data mutakhir yang dihimpun BKD tercatat ada 19.810 honorer yang terdiri dari beberapa kategori.
"Jadi, ini sebetulnya ini soal nasib orang ramai. Total kalau keseluruhan honorer dari kabupaten/kota serta Pemprov itu ada 100 ribu lebih. Bayangkan, nasib mereka akan luntang-lantung kalau dihapuskan. Mereka punya keluarga. Maka dari itu kami menyamakan persepsi dengan gubernur," paparnya.
Namun, Ia belum tahu berapa jumlah honorer yang akan diangkat jadi PPPK nantinya. Sebab, masing-masing lembaga yang menaungi kepegawaian mempunyai persepsi berbeda-beda.
"Itu kebijakan masih simpang siur jumlah yang akan diangkat, masing-masing punya penafsiran sendiri. Kemendagri lain, Kemenpan-RB dan KASN juga lain. Kita minta didudukkan betul persoalan ini," kata dia.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |