PEKANBARU (CAKAPLAH) - Belakangan ini mencuat keberadaan Dewan Kolonel Puan Maharani. Dewan Kolonel ini merupakan wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR tersebut maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi DPRD Riau Ma'mun Solikhin mengatakan belum ada mengambil sikap terkait kondisi ini. Ia menyebut, Dewan Kolonel ini masih sebatas di DPR RI saja.

"Nampaknya masih sebatas di DPR RI karena Mbak Puan kan Ketua DPR RI juga, apalagi Mbak Puan ini merupakan figur salah satu yang disiapkan partai tentunya untuk Pilpres," kata Ma'mun Solikhin, Kamis (22/9/2022).

Sesuai hasil Rakernas, kata Ma'mun Solikhin, memang untuk calon presiden menunggu keputusan penuh dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, sampai sekarang belum ada pembahasan.

"Tentu kita menunggu. Sampai sekarang belum juga, di Rakernas kemarin juga belum dibahas, kami di daerah termasuk di fraksi juga belum ada sikap, masih menunggu," kata Ma'mun Solikhin.

Menurut dia, Dewan Kolonel ini merupakan kreativitas dari kader. Apalagi lanjut dia, Puan Maharani adalah kader terbaik partai.

"Tentunya kita bangga apalagi beliau Ketua DPR RI, kalau ada kader yang punya inisiatif nampaknya tidak dilarang sebelum keputusan partai, namun tetap patuh pada putusan partai nantinya,"ujar Ma'mun Solikhin.

Sementara terkait banyaknya muncul relawan, menurut Ma'mun Solikhin adalah bagian dari dinamika di masyarakat. Kata dia, boleh-boleh saja masyarakat membentuknya dengan sendiri.

Seperti diketahui, saat ini ada dua relawan calon dari PDI Perjuangan muncul, baik itu relawan yang mengatasnamakan Puan Maharani maupun relawan mengatasnamakan Ganjar Pranowo.

"Atas nama demokrasi kita tidak bisa melarang dan tidak bisa bersikap. Termasuk juga seluruh partai menggaungkan Mbak Puan," jelas Ma'mun Solikhin.

Untuk diketahui, 'Dewan Kolonel' dipublikasikan loyalis Puan awal pekan ini. Ada enam anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI yang mencetuskan pembentukan 'Dewan Kolonel'.

Pembentukan itu kemudian dilaporkan oleh Ketua F-PDIP Utut Adianto kepada Puan, dan disetujui.