PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketidakmerataan distribusi BBM di antara wilayah daratan dan wilayah pesisir di Provinsi Riau ternyata masih menjadi persoalan. Bahkan, masyarakat di wilayah pesisir seola - olah terdiskriminasikan dalam hal penyaluran BBM.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR RI, Abdul Wahid dalam acara sinergitas DPR RI dengan BPH Migas pada Sabtu (5/11/2022) di Hotel Royal Asnof Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.

“Yang di pesisir dan kepulauan di Riau ini kadang seolah dilupakan oleh para pemantau kebijakan, terutama terkait sulitnya mereka untuk medapatkan BBM,” kata Wahid.

Ketua PKB Riau ini mengatakan, secara geografis penduduk di wilayah pesisir di Riau dirugikan karena minimnya infrastruktur. Kodisi ini, kata dia, tentu berbeda jauh dengan masyarakat yang tinggal di Riau daratan.

"Apalagi, seiring dengan keluarnya kebijakan naiknya harga BBM beberapa waktu lalu yang diikuti dengan pengetatan distribusi, yang mana masyarakat tak dibolehkan membeli BBM menggunakan jerigen. Masyarakat di pulau dan pesisir itu nggak mungkin isi minyak kalau nggak pakai jerigen. Karena SPBU-nya ada di darat. Ini yang sering terjadi di Riau,” cakapnya lagi.

Ketua PKB Riau ini kemudian meminta perlunya, pemeritah dan pemangku kebijakan lain mempertimbangkan kondisi geografis masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan.

Diharapkan kebijakan yang dikeluarkan bukan cuma sebatas relevan dengan kondisi masyarakat, tapi juga logis dengan keadaan masyarakat.

“Makanya peluang di Prolegnas 2023 nanti, masalah-masalah seperti ini harus dimasukkan sebagai bahan pertimbang dalam merumuskan kebijakan, karena akan ada revisi UU Migas," cakapnya lagi.

Sementara itu, Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra mengakui, masih banyaknya persoalan - persoalan terutama dalam hal teknis pendistribusian BBM di masyarakat saat ini.

“Kalau kita bicara BBM sudah pasti kita berbicara program. Makanya sekarang sudah ada program BBM satu harga yang diperuntukkan ke daerah - daerah, yakni terdepan, terluar, tertinggal (3T). Ia menyebut hingga saat ini sudah ada 400 penyalur BBM satu harga yang sudah aktif beroperasi.

“Untuk tahun 2024 ditargetkan sudah ada sekitar 500 lebih penyalur BBM satu harga supaya distribusi di daerah 3T itu bisa diakomodir,” tukasnya.