PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Ombudsman RI Perwakilan wilayah Riau, Bambang Pratama menargetkan perubahan administrasi di kantor pelayanan publik di Riau.

Ia menyebut Ombudsman juga akan sering melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor pelayanan publik. Ia menyebut hal ini perlu dilakukan terutama di kantor pelayanan yang kerap dilaporkan berulang oleh masyarakat.

"Kami akan banyak melaksanakan Sidak. Kami akan minta opini pelayanan publik dari masyarakat meliputi kualitas layanan, termasuk complain handling," kata Bambang, Rabu (7/12/2022).

Ia mengatakan, idealnya pelayanan publik harus mengutamakan masyarakat sebagai penerima layanan.

"Penerima layanan lah yang menentukan kapan administrasi itu bisa diselesaikan dan diambil administrasinya, bukan penyedia layanan yang menentukan kapan bisa diambil," tegasnya.

Bambang menyebutkan, masyarakat banyak dirugikan atas pelayanan administrasi yang buruk, bahkan mal administrasi yang dilakukan di kantor pelayanan publik.

"Misalnya masyarakat harus berulang kali bolak-balik saat mengurus KTP. Ini kalau datanya jelas, biasa diakses lewat gadget mereka tidak perlu bolak-balik. Rugi mereka," ungkap Bambang.

Ia mengatakan peningkatan pelayanan publik bisa dimulai lewat penyediaan pelayanan berbasis online sehingga lebih memangkas waktu masyarakat.

Tetapi ia mengingatkan pelayanan untuk masyarakat minor seperti yang tidak bisa mengakses gadget maupun disabilitas juga perlu diberikan layanan terbaik.

"Saat pandemi lalu pelayanan publik kita 50 persen sudah online. Kita bisa dorong untuk 70 sampai 80 persen. Tapi tidak bisa seluruhnya, masyarakat yang tidak mengakses gadget juga perlu diberikan pelayanan langsung di kantor," papar Bambang.

Ia menyebut Ombudsman perwakilan Riau akan membangun MoU dengan pemerintah antara lain kabupaten Siak, Bengkalis, Dumai, dan Kampar untuk melakukan perbaikan administrasi.

"Kita ingin ada MoU administrasi, sehingga ada dasar kita untuk melakukan perbaikan," ujarnya.