PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan hearing bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Selasa (28/2/2023). Agenda rapat ini membahas terkait kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Kota Pekanbaru.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri S Sos diikuti Anggota lainnya diantaranya H Suherman, Hamdani MS SIP dan Heri Kawi Hutasoit.

Rapat ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Muzailis serta Kepala Bidang.

Dalam hearing ini, Kadisdik Kota Pekanbaru Abdul Jamal memaparkan semua kondisi kepada Komisi III. Mulai dari masalah kekurangan anggaran, sarana dan prasarana hingga penerapan kurikulum merdeka.

Usai rapat, Kadisdik Kota Pekanbaru Abdul Jamal menyampaikan, untuk masalah sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru masih kurang, ditambah lagi soal persiapan PPDB 2023.

"Jadi ini perlu penambahan sarana dan prasarana. Saat ini kita akan segera memulai pembangunan dua unit SMP baru, dan juga akan ada penambahan ruang kelas baru (RKB)," kata Jamal.

Begitu juga soal rencana pembangunan sekolah di 2024. titiknya itu bisa di Marpoyan Damai, Kulim, atau Tenayan Raya. Ini langkah antisipasi, yang biasanya di SMPN 9, SMPN 22 dan SMPN 26 ini membludak peminatnya.

"Kalau di Panam, sekarang itu ada sekolah baru di Damai Langgeng, kemudian ada di Muhajirin, ada SMPN 21 jadi saya rasa aman saja. Namun, ada yang kurang lagi di Tuah Madani arah Kubang, atau Tarai Bangun, disana padat penduduk, ini sudah kita sampaikan ke Komisi III. Ada juga lahan yang sudah kita survei untuk dibangun sekolah hibah dari masyarakat," paparnya.

"Soal PPDB ini harus sama kita ketahui, tidak semua siswa itu masuk sekolah negeri, nanti kalau kita bangun sekolah negeri semua, maka swasta akan tutup sekarang saja sudah ada lima sekolah swasta yang tutup," jelasnya.

Makanya pemko dalam hal ini perlu kajian yang matang untuk membangun, dan jika terlalu banyak inves ke sekolah negeri swasta menjerit.

"Sekarang kan sudah dibagi, dari lulusan SD negeri itu 30 persen ke swasta, dan untuk SMPN itu sudah 68 persen negeri. Dan kalau saya boleh sampaikan untuk pendidikan ini kehadiran Pemerintah sudah tinggi. Tentu penerimaannya pakai sistem prioritas yang zonasi dan kurang mampu, dan jika memang daerah itu perlu sekolah maka akan kota bangun, jadi tidak akan sembarangan membangun," tuturnya.

Selain sarana dan prasarana, termasuk juga soal status tenaga honor guru. Sekitar bulan November, ada PP dari Kementerian PAN-RB bahwa tidak ada lagi tenaga honorer guru.

"Sekarang itu, yang terjadi guru kita itu separuh adalah guru honor, dan honor BOS. Maka saat ini kami sedang mendata dan sudah keluar peraturan PMK nya. Maka, besok itu status guru cuma hanya ada dua. Yaitu PNS dan PPPK," terangnya.

Jamal mengungkapkan, untuk tahun 2022, Pemko Pekanbaru sudah mendapat sekitar 820 guru. Namun, dikarenakan keuangan daerah tak cukup maka hanya baru diangkat sekitar 260. Sementara, di tahun 2023 ini PMK itu ada 2.419.

"Ini hasil pendataan kita dan sudah keluar PMK nya, itu formasinya. Sekarang sanggup tidak Pemko? Dan PPPK ini pengangkatannya itu beda dengan ASN. Begitu juga soal kesejahteraan, PPPK itu pendapatannya hanya Rp1,4 Juta dari anggaran pusat, sisanya ditanggung daerah, belum lagi TPP nya. Bahkan ada daerah yang tidak mengangkat PPPK karena persoalan anggaran," jelasnya.

"Saya juga tidak mau guru-guru honor ini dibayar sekarang ada yang satu juta, mungkin ada dibawah itu, ke depan kita sesuai UMK baru bisa dituntut untuk mutu. Satu juta apa yang dapat? Untuk hidup di pekanbaru tak kan bisa. Tapi kalau dikasih senilai UMK baru bisa tuntut mutunya," sambungnya.

Termasuk juga soal penerapan kurikulum merdeka, yang secara bertahap sudah dimulai dan targetnya di tahun 2024 sudah bisa diterapkan penuh di seluruh sekolah.

"Dengan berbagai cara akan dilakukan agar kurikulum ini bisa berjalan. Tentunya dengan menggandeng sekolah yang bagus dari swasta, kita minta dapat melibatkan guru-guru negeri ketika menggelar pelatihan yang mendatangkan orang-orang hebat dari pusat itu agar dapat berbagi ilmunya," pungkas Jamal.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri S Sos menegaskan bahwa pihaknya akan menemui Pj Walikota Muflihun dalam waktu dekat untuk membahas sekaligus mencari solusi terkait kekurangan anggaran yang ada di Disdik Kota Pekanbaru. Sebab, saat ini anggaran pendidikan di Kota Pekanbaru tidak sampai 20 persen sesuai amanat UU.

"Dari APBD Kota Pekanbaru itu belum penuh 20 persen. Kita akui, sekarang banyak sekolah yang tidak layak. Makanya perlu tambahan anggaran. Ini PR kami yang prioritas," tegas Aidil.

Aidil juga menyayangkan minimnya bantuan anggaran dari Pemprov Riau. Padahal, anggaran Silpa di Pemprov Riau itu besar yakni sekitar Rp 1 Triliun dan bisa digunakan untuk bantuan pendidikan di Kota Pekanbaru.

"Setelah kita mendengar keluhan dari Disdik Pekanbaru, ternyata Pemprov Riau tak ada bantu untuk pendidikan kota Pekanbaru. Alasannya tak ada regulasinya. Sementara di sisi lain, pusat itu bisa membantu, nah ini kan tidak masuk akal Provinsi tak bisa membantu," ungkapnya.

Secara keseluruhan, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru berterima kasih kepada Disdik Kota Pekanbaru yang sudah bisa menciptakan kondusifitas di internal, sekolah dan lainnya.

Politisi Demokrat ini menekankan Disdik Kota Pekanbaru untuk meningkatkan lagi kualitas pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru. Jangan ada, oknum yang sengaja menghancurkan pendidikan di Kota Pekanbaru.

"Untuk hal lainnya, kita juga apresiasi. Termasuk sosialisasi Kurikulum Merdeka. Alhamdulillah sudah mulai, kalau bisa secepatnya disosialisasikan sehingga siswa bisa ujian dengan Kurikulum Merdeka," tutup Aidil. (galeri)