BENGKALIS (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bengkalis terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, Senin (12/11/2018) malam

Rapat dimulai pukul 21.30 WIB tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis Kaderismanto dan dihadiri 29 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Bustami HY hadir mewakili Bupati Bengkalis Amril Mukminin saat itu.

Pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD disampaikan melalui juru bicara masing-masing.

Juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ita Azmi, menyampaikan pandangan fraksi yang meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai program unggulan dan program kerja yang menjadi skala prioritas untuk meningkatkan mutu Negeri Junjungan.

Selanjutnya juru bicara dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Mus Mulyadi meminta kepada Pemkab Bengkalis untuk melaksanakan proses pelelangan tepat waktu dan meningkatkan pengawasan agar sesuai mutu. Kemudian tentang pelayanan publik dengan menganggarkan kembali anggaran pendidikan dan penganggaran insentif 12 bulan bagi ASN.

Kemudian juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Abi Bahrun meminta program pembangunan dan infrastruktur yang merata. Kemudian memperhatikan program pengembangan kualiatas pendidikan, kesejahteraan guru, infrastruktur sekolah. Kemudian meminta perhatian khusus untuk bidang pelayanan di Disdukcapil, RSUD, dan Dinas Sosial.

Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Febriza Luwu, yang meminta klarifikasi mengenai keterlambatan pembahasan RAPBD. Fraksi ini juga meminta perbanyak kegiatan reguler jalan poros, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian jalan lingkar Duri sampai ke terminal.
Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrat Sukaddi mengatakan APBD harus bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan yang harus berpegang teguh pada prinisip efesiensi, efektivitas ekonomi tepat sasaran. Sebaiknya ada penyelarasan asumsi dengan pusat.

Selanjutnya perwakilan juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra Eddy Budianto meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis fokus pada 6 poros program kerja pembangunan.

Dan juru bicara dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan Leonardus Marbun meminta Pemkab Bengkalis untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan semaksimal mungkin APBD dengan melakukan terobosan priotas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dari 7 Pandangan Umum yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut, semuanya setuju Ranperda APBD Tahun 2019  untuk dapat dibahas ke tahap selanjutnya.

Pada kesempatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih terhadap pandangan dan persetujuan DPRD atas Ranperda. Kerjasama yang baik akan terus dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.

Sidang penyampaian pandangan fraksi tersebut selesai sekitar pukul 23.30 WIB dan Selasa (13/11/2019), agenda akan dilanjutkan dengan jawaban Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pandangan tiap fraksi.

Jawaban Terhadap Pandangan Fraksi

Bupati Bengkalis, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Bustami HY menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019, Selasa (13/11/2018) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis.

Rapat paripurna dimulai pada pukul 11.30 Wib dihadiri 32 orang anggota DPRD, serta para pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Bengkalis  Abdul Kadir yang memberikan kesempatan kepada Sekda untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis.

H Bustami HY memberikan jawaban untuk Fraksi Amanat Nasional mengenai program prioritas pembangunan empat gerbang serta program kegiatan indikator kinerja terhadap pembangunan empat gerbang telah termasuk dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021.

Kemudian jawaban untuk Fraksi Golongan Karya  mengenai masukan agar gaji dan tunjangan pegawai dianggarkan 12 bulan, dalam RAPBD tahun 2019 alokasi telah dianggarkan full 1 tahun termasuk gaji ke 13 dan THR.
Pandangan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai upaya mewujudkan Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai kawasan wisata religius pelabuhan ekspor impor, pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan, pada tahun 2019 akan dilaksanakan lebih maksimal.

Untuk Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sepakat bahwa perluasan infrastruktur pedesaan dan perkotaan serta jalan dan jembatan menjadi prioritas pada tahun 2019.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis selalu berpedoman terhadap ketetapan Pemerintah Pusat, khususnya terkait dengan penetapan besaran alokasi transfer daerah dan dana desa serta penetapan DAU dan DAK.

Kemudian untuk Fraksi Gerindra Garuda Yaksa target pencapaian yang telah tertuang dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Bengkalis dapat dicapai seoptimal mungkin, sehingga efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan dituntut untuk semaksimal mungkin dilakukan.

Selanjutnya pandangan dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan terkait upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang disampaikan oleh Fraksi Gabungan Negeri Junjungan,  Pemerintah Kabupaten Bengkalis sependapat dan mendukung  saran yang telah disampaikan.  

Di akhir sambutannya, Bustami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada 7 Fraksi yang telah memberikan masukan, saran dan dukungannya terkait Ranperda  APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.
“Atas semua saran dan pendapat yang telah diberikan dari fraksi-fraksi, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sekali lagi terima kasih, untuk itu kiranya dapat dikoordinasikan lebih lanjut agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan baik”, pungkasnya.

APBD Bengkalis Rp3,7 Triliun Lebih

Berdasarkan Nota Keuangan mencakup Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp3.713.910.088.220, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 392.432.973.852, kemudian Dana Perimbangan Rp. 3.070.457.404.200 dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 251.019.710.168.

Kemudian Belanja Daerah sebesar Rp3.678.910.088.220 yang terdiri dari, belanja tidak langsung Rp.1.622.045.227.382,50 dan belanja langsung sebesar Rp2.056.864.860.837,50,'' jelas Bustami.

Selanjutnya Pembiayaan Daerah sebesar Rp35.000.000.000. 'Pembiayaan daerah ini merupakan selisih dari penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 (SILPA).

Secara keseluruhan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.718.910.088.220.