MERANTI (CAKAPLAH) - Masa bhakti kepemimpinan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, dengan wakilnya, Drs H Said Hasyim, segera berakhir. Sejumlah pekerjaan rumah (PR) pun dititipkan bupati dua periode ini ke pemimpin yang akan datang.

Kata Bupati Irwan, adapun poin besar PR yang harus dikerjakan pemimpin berikutnya adalah menjaga kestabilan dan kesinambungan kemampuan keuangan daerah. Pemimpin yang akan datang harus bisa mempertahankan pengelolaan kas daerah secara efektif dan efisien, serta melanjutkan pembangunan inftrastruktur dasar.

"PR yang perlu menjadi catatan bupati yang akan datang, pertama bagaimana menjaga kestabilan dan kesenambungan kemampuan keuangan daerah. Karena kita ini minim dari segi pendapatan sumber daya alam," kata Bupati Irwan belum lama ini.

Selain itu, Irwan berharap pemimpin yang akan datang tetap mempertahankan pengelolaan kas daerah ini secara efektif dan efisien. Sebab, uang (Kabupaten Kepulauan Meranti-red) yang sedikit ini kalau tidak dikelola dengan cermat akan menjadi sesuatu yang bisa 'menyebabkan kelemahan'. Katanya, dengan uang sedikit, jika dikelola tidak efektif dan tidak efisien, maka bisa menimbul gejolak.

"Kalau uang banyak, membagi mudah. Tapi kalau uang sedikit, membaginya secara proporsional itu juga menjadi suatu tantangan. Karena tidak mudah membagi uang yang sedikit," aku Irwan.

Ketiga, pemimpin Kepulauan Meranti berikutnya agar melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih dan listrik. Sebab, diakui bupati dua periode ini lagi, infrastruktur dasar merupakan variabel yang sangat penting yang bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Kepulauan Meranti.

"Kalau kita umpamakan manusia, Meranti sebelum pemekaran seperti orang terkena penyakit stroke. Kenapa saya katakan seperti itu, karena di Meranti tidak lancarnya aliran darah. Aliran darah Meranti yaitu jalan. Meranti ini banyak desa, banyak kecamatan, tapi tidak ada jalan poros. Sehingga akhirnya masyarakat membeli barang seharusnya tidak mahal, menjadi mahal," kata Irwan lagi.

Akibat infrastruktur tidak baik ini, juga menyebabkan masyarakat desa kita sulit memasarkan hasil pertaniannya. Karena transportasi ke pusat-pusat desa itu susah. Ini menimbulkan biaya tinggi dan menyebabkan beban ke masyarakat menjadi berat. Karena dengan penghasilan terbatas, masyarakat harus membeli barang lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain.

"Terkadang masyarakat kita itu bukan miskin, mereka punya potensi, punya kebun, punya lahan, tapi untuk menjual barang itu susah. Akses dari pusat pertanian menuju ke pasar susah. Ini menyebabkan harga jual hasil pertanian menjadi murah, dan terkadang sampai busuk. Ini berdampak terhadap menurunnya tingkat pendapatan masyarakat," jelas Irwan.

"Kita bisa bayangkan, dengan pendapatan rendah itu, ditambah dengan biaya barang yang mahal dan tinggi, tentu ini membuat gap antara pendapatan dan kemampuan berbelanja itu menjadi lebar. Itulah yang membuat kemiskinan tinggi di Meranti. Kalau ibarat orang stroke, darahnya beku kan, makanya harus dilancarkan. Kalau jalan bagus, akses bagus, lalu lintasnya lancar, darahnya mengalir lancar, itu akan sehat. Saya sedang melakukan itu, saya harap terapi ini tetap dilanjutkan sampai tuntas. Kalau ini dilakukan, walaupun potensi ekonomi kita terbatas, saya yakin masyarakat Meranti bisa terbebas dari kemiskinan," tambah Irwan.

Ketua KNPI Pulau Merbau, Hairunnizat, berpandangan yang sama. Ia berharap, persoalan infrastruktur ini cepat selesai (tersambung dengan baik) antara satu pulau dengan pulau lain yang ada di Kepulauan Meranti. Selain akses darat, ia berharap pembangunan Jembatan Selat Rengit (JSR) yang menghubungi dua pulau, Tebingtinggi dengan Pulau Merbau bisa dilanjutkan. "Sampai hari ini, penyeberangan masih mengandalkan transportasi laut. Di waktu-waktu tertentu, jalan penghubung tergenang air ketika air laut pasang, maka ongkos penyeberangan menjadi bertambah besar," ujar Hairunnizat.

"Secara kebutuhan, memang bisa menyeberang menuju ibukota atau sebaliknya, tapi apakah hal ini akan terus dirasakan masyarakat. Saya fikir kalau ini terus terjadi, sangat rugi, mengingat bahwa rata-rata ekonomi masyarakat kita sangat minim. Ditambah pula biaya hidup dan biaya transportasi semakin tinggi," ujar Hairunnizat lagi.

Untuk itu, Ia berharap kepada pemimpin yang akan datang, ini menjadi perhatian khusus. Jika memang APBD kabupaten tidak kuat untuk melanjutkan pembangunan JSR sebagai penghubung Pulau Merbau ke Pulau Tebingtinggi, maka harus dicari solusi lain. Pemda harus gencar berkoordinasi dengan provinsi maupun pemerintah pusat agar pembangunan bisa diambil alih provinsi ataupun pemerintah pusat. "Bersinergilah kita, mumpung ada anak tempatan ada di DPRD Provinsi Riau dan DPR RI," ujar Hairunnizat. (advertorial)