(CAKAPLAH) - Sebanyak 11 mahasiswa pascasarjana Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Riau (Unri) akan melakukan kunjungan akademik ke sejumlah desa di kecamatan XIII Koto Kampar, kabupaten Kampar, Riau.

Rencana kunjungan yang akan digelar 17 Juni 2023 tersebut mendapat respon baik dari Camat XIII Koto Kampar, Zulfikar.

XIII Koto Kampar menarik perhatian para mahasiswa pascasarjana karena desa-desa di kecamatan tersebut meraih sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan. Keberhasilan beberapa desa ini telah menciptakan minat dan daya tarik tersendiri, sehingga calon kandidat Doktor Administrasi Publik memilih merencanakan tinjauan akademik ke desa-desa di Kecamatan XIII Koto Kampar ini.

Kecamatan XIII Koto Kampar memiliki keistimewaan karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Jarak tempuh ke Sumatera Barat sekitar 38 km melalui jalan negara.

"Perencanaan kunjungan akademik ini difasilitasi oleh pihak pengelola Pasca Sarjana Universitas Riau di bawah naungan Dr Adianto MSi, yang merupakan pengampu matakuliah Reformasi Administrasi Publik pada skala Pembangunan, dengan Prof. Dr. Sujianto sebagai pembimbingnya," ujar salah seorang mahasiswa pascasarjana, Delpi Susanti.

Menurut Delpi, implementasi desentralisasi merupakan wujud nyata dari otonomi daerah yang mempersingkat alur pelayanan dan mempercepat manfaat pembangunan bagi masyarakat desa. Desentralisasi ini menjadi wujud amanat UUD 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Namun, dalam dekade terakhir, undang-undang Cipta Kerja memunculkan polemik baru sebagai tuntutan reformasi administrasi publik. Muncul pertanyaan besar mengenai apakah desentralisasi telah berjalan dengan optimal atau masih terdapat ambiguitas dalam praktik pelaksanaannya yang melibatkan tarik-menarik kepentingan?" kata Delpi.

Tak hanya itu, ketika terjadi ambiguitas dalam pelaksanaan, bagaimana proses pembangunan berjalan, apakah sudah mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan?

"Dan bagaimana pula isu polemik politik dalam distribusi kewenangan kepada camat untuk menjalankan roda pemerintahan desa? Apakah terjadi fenomena "shadow state" yang saat ini menjadi perbincangan di kalangan akademisi? Apa dampak yang mungkin muncul jika fenomena "shadow state" ini benar-benar ada dalam pemerintahan desa? Ini yang akan kita gali nanti," ungkap Delpi yang juga konsultan Indonesian Asscociation for Public Administration (IAPA) itu.

Mengingat pentingnya pertanyaan-pertanyaan ini, terutama bagi kalangan akademisi dengan latar belakang calon kandidat doktor, tinjauan akademik dianggap penting dilakukan. Delpi berharap tinjauan akademik ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan desentralisasi dan dampaknya terhadap pemerintahan desa.

Dengan demikian, langkah-langkah yang efektif dapat diambil untuk memastikan pembangunan desa berjalan optimal dan masyarakat desa dapat merasakan manfaatnya secara nyata.

Mahasiswa kandidat Doktor Administrasi Publik Universitas Riau berharap tinjauan akademik ini nanti dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memahami dan meningkatkan pelaksanaan desentralisasi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang muncul seputar pemerintahan desa.