(CAKAPLAH) - Infrastruktur adalah kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan elemen infrastruktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, air bersih, bandara, buangan air kotor, perlistrikan dan telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional. Agar dapat mengetahui kelayakan suatu infrastruktur di suatu daerah, maka dengan menggunakan acuan dari World Economic Forum (The Global Competitiveness Report 2015-2016), yang telah mempublikasikan laporan ketersedian infrastruktur di suatu negara yang bertujuan untuk peningkatan infrastruktur suatu daerah pada masa yang akan datang.

Perkembangan serta kemajuan suatu provinsi tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor-faktor serta aspek-aspek dari keberadaan bangunan dalam membentuk provinsi tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain terdapat dari berbagai bidang antara lain meliputi di bidang ekonomi, sosial budaya, ekonomi, tata kota serta prasarana infrastruktur yang tersedia di provinsi tersebut. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg S. Neil, 1988). Infrastruktur terbagi dalam beberapa kelompok antara lain: infrastruktur air, infrastruktur transportasi, infrastruktur energy, infrastruktur energy, infrastruktur bangunan, infrastruktur pengelolaan limbah.

Infrastruktur air merupakan infrastruktur yang diperlukan untuk kepentingan irigasi, infrastruktur irigasi terdiri dari komponen sumber air, seperti : air permukaan dan air tanah, infrastruktur pengambilan, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan saluran kuarter. Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur transportasi juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten terbesar yang ada diprovinsi Riau. Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11.289,28 Km2 dengan jumlah penduduk sebesar 857.752 jiwa. Secara administratif Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 242 Desa yang ada saat ini, terdapat 148 desa berkembang (59,2%), 24 desa maju (9,6%), dan 1 desa mandiri (0,4%). Sedangkan desa tertinggal sebanyak 52 desa (20,8%) dan jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 17 desa (6,8%). Sebagian besar desa sangat tertinggal dan desa tertinggal tersebut berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri.

Masih besarnya persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di kabupaten kampar salah satu faktornya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang kurang memadai dan tidak merata.dengan adanya potensi yang besar ini, tentunya dapat memjadikan Kabupaten Kampar semakin berkembang jika ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Kebijakan pembangunan ditempuh untuk membuka ketertinggalan. Sehingga akan mempercepat distribusi barang dan jasa serta distribusi orang yang akan meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat. Pemerataan pembangunan infrastruktur ini, akan dapat menghubungkan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten kampar.

Pemerintah kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat selama ini bersinergi dengan berbagai pihak dan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendongkrak pembangunan daerah, terutama dibidang infrastruktur. Namun demikian, dengan wilayah yang luas, besarnya jumlah penduduk, biaya pembangunan infrastruktur yang besar serta ketersediaan anggaran yang semakin terbatas, mengakibatkan pembangunan yang dilakukan tidak merata. Selain dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang merupakan program pokok pemerintah, diharapkan juga dimasukkan juga bagian penting untuk pemulihan ekonomi yang langsung yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak masyarakat lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kampar terus berjuang berjuang untuk meraih dana pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang bersumber dari APBN. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan peningkatan sumber pendapatan APBD Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun Saat ini ada 5 program Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kampar yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Mayarakat (Pamsimas), Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), Pisew (Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) Sanimas (Sanitasi Masyarakat) dan TPST 3R (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu 3 R).

Jumlah desa Pamsimas di Kampar sampai dari tahun 2008 hingga saat ini sebanyak 35.000 desa, serta sanitasi kepada 16,44 juta jiwa yang tersebar di 34 provinsi, 408 kabupaten/ kota pada lebih dari 35.000 desa. Sedangkan jumlah desa Pisew sampai tahun 2022 sebanyak 190 desa, jumlah desa yang mendapatkan pembangunan Sanimas (IPAL Komunal) sebanyak 6 desa, dan jumlah desa yang mendapatkan TPST 3R sampai tahun 2020 sebanyak 8 desa.

Program Pisew (Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) bertujuan untuk menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan, untuk meningkatkan social ekonomi wilayah. Terbangun infrastruktur dasar skala kecamatan guna mendorong pengembangan social dan ekonomi local, berdasarkan potensi atau komodita unggulan, yang dapat berupa : infrastrustur transparansi, infrastgruktur air minum dan sanitasi yang sudah saya jelaskan dibagian atas.

Selanjutnya pembangunan TPST 3R kawasan Teratak Buluh, Pasir Putih Pandau, Desa Lipat Kain, Desa Koto Tuo dan Desa Kasikan, peningkatan infrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Teratak Buluh dan Bangkinang Kota Peningkatan Kawasan IPA Baja di Tapung Hulu, Pengembangan jaringan Perpipaan IKK Kuok, Gunung Sahilan, IKK Tapung Hulu dan IKK Koto Kampar Hulu.

Kurangnya koordinasi menjadi masalah utama yang sudah sejak lama yang di alami di Indonesia dalam membangun dan mengembangkan infrastyruktur. Pembangunan infrastruktur seringkali berjalan lambat dari perencanaan karena bentuk keputusan antar lembaga yang kurang terkoordinasi. Dan juga kurangnya dana juga merupakan salah satu masalah yang kita hadapi untuk meningkatkan infrastruktur di daerah Kampar. Lembaga pembangunan infrastruktrur yang kurang berkompetensi juga kerap menjadikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia terhambat.

Untuk itu, diperlukan penentuan skala prioritas terhadap rencana pembangunan infrastruktur. Penentuan prioritas pembangunan infrastruktur harus diambil berdasarkan pertimbangan yang rasional, fakta kondisi lapangan, kemanfaatan, dan dampak positif lainnya dari sebuah infrastruktur.

Belum tersusunnya skala prioritas berdasarkan Isu Pembangunan Infrastruktur dan Isu Strategis daerah mengakibatkan Pembangunan infrastruktur yang kurang bersenergi dengan Sektor Lainnya, kurang fungsional dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang rusak lambat dilakukan. Sehingga jika tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak buruk terhadap pembangunan, dan menjadi pemikiran bagi kami dengan membuat pola maka Melalui Proyek Perubahan Sistem Pengambilan Keputusan Penentuan Prioritas Pembangunan Infrastruktur (SPKTuntas) ini, kabupaten kampar akan memiliki suatu sistem pengambilan keputusan penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan pertimbangan yang rasional, fakta kondisi lapangan, kemanfaatan, dan dampak positif lainnya. Dan juga para birokrat harus menjadi konsen utama yang harus di prbaiki dari segi motivasi sehiongga menunjang pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kebijakan lembaga pemerintah yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur harus dapat memprioritaskan kebijakannya agar lebih efisien. Dan juga para birokrasi dengan pihak masyarakat harus saling berkomunikasi dengan baik sehingga pembanguann dapat berjkalan dengan lancar serta dapat melibatkan masyarakat yang secara aktif. Dengan begitu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya yang berguna untuk memudahkan dalam pembangunan infrastruktur. Dan dengan infrastruktur yang telah ada kita dapat merawatnya dengan baik sehingga dapat menghemat pengeluaran Negara untuk masalah infrastruktur.

Disclaimer: Isi tulisan tanggungjawab penulis sepenuhnya.