JAKARTA (CAKAPLAH)- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mendesak Kementerian Sosial segera menindaklanjuti surat Gubernur DKI terkait temuan 99.450 data ganda Bansos di Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu dirinya juga mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk melakukan validasi data, atas kemungkinan masih ditemukan data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) di Provinsi-provinsi lain.
"Kalau ternyata di Provinsi Jakarta ada temuan 99.450 data ganda, bagaimana pula Provinsi lainnya. Dan apa yang dilakukan oleh Kemensos dengan anggaran Rp 1,3T itu? Apakah anggaran sebesar itu hanya untuk melaksanakan tugas mengecek kecocokan NIK penerima bansos sebagaimana yang diklaim oleh Mensos?” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).
Politisi PKS yang akrab disapa HNW ini mengingatkan Mensos Tri Rismaharini bahwa Kementerian Sosial telah dibekali anggaran sebesar Rp 1,3 Triliun untuk proses verifikasi dan validasi (verivali) data.
Sehingga seharusnya Mensos tidak melempar permasalahan data penerima Bansos ini ke Pemerintah Daerah (Pemda). Karena bagaimanapun keputusan akhirnya ada di Kementerian Sosial sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011.
"Bahkan Kemensos yang diberi anggaran Rp 1,3 Triliun dari APBN, untuk keperluan verifikasi dan validasi data penerima Bansos, bukan Pemda. Jadi tidak tepat jika dengan anggaran yang disediakan, Kemensos masih tetap melempar masalah data penerima bansos ke Pemda," tegasnya.**
Penulis | : | Edyson |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | MPR RI |