PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini tengah komit untuk menurunkan angka stunting atau masalah kekurangan gizi kronis terhadap anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Percepatan penurunan stunting harus benar-benar dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan agar target penurunan angka stunting bisa segera tercapai.

Terlebih Pemerintah pusat telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah dengan digelarnya kegiatan Rembuk Stunting, di Hotel Pangeran, Rabu (3/8/2022). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun dan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil, serta dihadiri oleh stakeholder serta jajaran Pemko Pekanbaru.

Dalam agenda itu, Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mengajak semua pihak bersama-sama berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kota Pekanbaru. Penurunan angka stunting ini juga merupakan arahan dari Pemerintah Pusat.

"Pada hari ini kita menandatangani komitmen bersama dalam menurunkan stunting. Agar kita bisa mengkoordinir bersama dalam hal menurunkan angka stunting di Pekanbaru," ujarnya, Rabu (3/8/2022).

"Rembuk stunting ini adalah kegiatan yang diselenggarakan sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Kota Pekanbaru," imbuhnya.

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mengatakan, saat ini angka atau prevelensi stunting di Pekanbaru memang cukup rendah, yakni 11, 4 persen. Namun, Pemko Pekanbaru menargetkan agar angka stunting menjadi lebih rendah lagi di tahun 2024.

"Target kita untuk tahun 2024, prevelensi stunting ada di angka 6,34 persen di tahun 2024. Stunting ini bukan hanya masalah pertumbuhan tubuh yang lambat, tetapi juga mempengaruhi prestasi di sekolah," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil menambahkan Pemko Pekanbaru mengajak semua OPD dan semua pihak terkait dalam penanganan stunting demi terwujudnya Kota Pekanbaru yang dicita-citakan. Yakni Kota Smart City Madani.

"Penanganan stunting ini perlu kerjasama dan sinergi kita bersama. Sehingga terwujud tindakan nyata kepada masyarakat dalam menurunkan angka stunting di Pekanbaru, kalau bisa lebih rendah dari target kita," jelasnya.

Sekda mengatakan setidaknya sebanyak 100 ribu keluarga muda di Pekanbaru berpotensi lahirkan bayi stunting. Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat, sekitar 48 persen di antaranya dikhawatirkan melahirkan bayi dengan gejala stunting.

Dengan jumlah itu, Muhammad Jamil mengatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera melakukan upaya pencegahan risiko stunting. "Kita harus lakukan pencegahan agar jangan sampai terjadi. Karena, sesuai program nasional, harus menurunkan angka stunting," ujar Jamil.

Ia mengatakan, pemerintah perlu bersinergi untuk melakukan pencegahan ini. Apalagi pencegahan stunting perlu dilakukan sejak pra nikah, bahkan mulai dari masa subur calon pengantin.

"Maka kita harus memberikan edukasi, sosialisasi, dan mengajarkan perilaku hidup sehat. Stunting ini perlu dicegah sejak masa pra nikah. Juga sangat penting disampaikan bahwa usia pernikahan itu penting. Semakin banyak pernikahan di bawah umur, semakin berpotensi meluasnya stunting," jelasnya.

Lanjutnya, Pemko Pekanbaru saat ini tengah fokus dalam pembahasan terkait pencegahan anak stunting. Pencegahan stunting ini melibatkan semua OPD hingga lingkungan RT/RW di Kota Pekanbaru.

Sementara itu, Kepala Disdalduk KB Kota Pekanbaru, Muhammad Amin mengatakan berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di Kota Pekanbaru berada di angka 11,4 persen.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pun menargetkan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 berada di angka 6,34 persen. Target ini jauh dibawah target nasional yakni 14 persen di tahun 2024.

"Target 2022 nanti adalah 9,54 persen, target tahun 2023 adalah 7,94 dan target di tahun 2024 adalah 6,34 persen," ujar Kepala Disdalduk KB Kota Pekanbaru, Muhammad Amin.

Amin mengungkapkan, secara nasional Presiden Joko Widodo telah menargetkan angka stunting di tahun 2024 harus di bawah 14 persen. Sementara untuk Provinsi Riau sendiri targetnya 12,38 persen dan untuk target Pemko Pekanbaru dari Provinsi itu 6,34 persen.

"Dari jumlah target tahun 2024 itu, kita yang paling penopangnya. Oleh sebab itu, tentu seriuslah kita, seriuslah seluruh OPD yang terkait untuk menuntaskan persoalan ini," terangnya.

Menurutnya, dengan kekuatan tim konvergensi percepatan pencegahan stunting, pihaknya optimis bisa mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut.

Ia mengatakan untuk saat ini salah satu yang perlu diperkuat lagi adalah posyandu. Karena akibat pandemi Covid-19 yang melanda selama 2 tahun ini ada pengaturan tertentu.

"Masyarakat banyak yang tidak mau melakukan penimbangan itu jadi persoalan. Makanya angka penimbangan baru berkisar 40-50 persen. Padahal tahun ini target penimbangan kita itu di angka 80 persen. Dan itu menjadi data ukuran kita dalam penanganan stunting," pungkasnya.