PEKANBARU (CAKAPLAH) - Persoalan daya tampung di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Riau dibahas di dalam sidang paripurna, Kamis (4/8/2022). Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta lakukan inventarisasi agar ke depan bisa mengatasi persoalan daya tampung.

Sebab, tahun ini saja, di Pekanbaru ada sekita 12.800 anak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kondisi itu terjadi lantaran jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tidak sebanding.

"Yang jadi persoalan adalah PPDB. Sebenarnya masalah ini selesai ketika daya tampung bisa diselesaikan oleh Pemprov Riau," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti.

Selain itu, di luar Pekanbaru yaitu di Dumai, malah ada sekolah yang tidak layak digunakan. Pemprov diminta agar melakukan pembenahan terhadap fasilitas sekolah. Sebab, temuan itu menjadi aduan masyarakat kepada wakil rakyat.

"Jangankan daya tampung di Pekanbaru, di Kota Dumai juga masih ada bangunan yang belum layak ditempati. Inilah masalah dunia pendidikan kita," kata dia.

"Kami minta Pemprov mengakomodir aspirasi soal daya tampung ini karena SMA/SMK ini kewenangan Disdik Riau. Ini sudah jadi gejolak karena jumlah calon siswa jauh melebihi daya tampung yang ada," tambah dia.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera menginventarisasi berapa sekolah yang perlu dibangun untuk mengatasi masalah daya tampung tersebut.

"Disdik inventarisasi dulu masalah ini agar perencanaannya di Bappeda lancar," kata dia.