PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketum Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) Kota Pekanbaru, Syabrinur Fadilah, secara tegas menolak wacana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang disebut-sebut akan dilakukan pada bulan September 2022 ini.
Pemerintah akan menaikkan harga BBM didasari oleh 3 hal, yaitu melonjaknya harga minyak dunia, besarnya angka subsidi energi dan harga minyak mentah Indonesia yang tinggi. Pada tahun 2020 minyak dunia di harga US$ 41.96/ barel, US$ 70.68/barel di tahun 2021 lalu US$ 107.64 di tahun 2022.
Subsidi energi pada awal tahun sebesar Rp152,5 T yang kemudian direvisi menjadi Rp502,4 T, hal ini membuat APBN 2022 membengkak.
Kemudian harga minyak mentah Indonesia pada Februari 2022 di angka US$ 95.72/barel yang kemudian naik menjadi US$ 117.62/barel pada bulan Juni 2022.
“Melihat harga minyak mentah Indonesia turun pada Januari 2020 sebesar US$ 65.38/barel menjadi US$ 38.07/barel pada Oktober 2020, Pemerintah juga tetap mengedarkan harga yang sama terhadap masyarakat bukan malah menurunkan harga. Jelas, ini menjadi acuan untuk penolakan kenaikan harga BBM," ujar Syabrinur Fadilah, Kamis (1/9/2022).
Jika harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar dinaikkan, maka kata Syabrinur, akan mempengaruhi beberapa hal di kehidupan masyarakat. Antara lain, meningkatnya pengeluaran masyarakat terhadap bahan bakar minyak yang sekarang menjadi kebutuhan primer.
Kedua, meningkatnya harga bahan-bahan pokok yang membuat kantong masyarakat menjerit. Ketiga, ini adalah hal yang paling krusial yaitu memperburuk keadaan ekonomi masyarakat yang belum pulih pasca pandemi Covid-19.
Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kenaikan harga BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Tnuai (BLT) dianggap nyeleneh dan tidak berkaca pada kejadian lalu. BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600 ribu yang diberikan secara bertahap dengan total anggaran mencapai Rp12,4 T.
Kemudian Pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta perbulan dengan bantuan yang sama sebesar Rp600.000 dengan total anggaran Rp9,6 Triliun.
Lalu, Pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan nelayan dengan total anggaran Rp. 2,17 T. Jika dihitung-hitung total anggaran yang dihabiskan untuk BLT ini adalah Rp. 24,17 T, ini menjadi nilai yang fantastis untuk sebuah dana bantuan.
“Seharusnya Pemerintah berkaca dikejadian serupa berbentuk dana bantuan pada Desember 2021. Dimana dana bantuan sosial pandemi Covid-19 dikorupsi besar-besaran oleh Menteri Sosial pada waktu itu, ini menjadi ketakutan kita semua jika kejadian tersebut terulang kembali," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serantau |