PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau selama ini belum ada yang bergerak untuk menggarap bisnis di bidang perkebunan.

Untuk itu, Gubernur Riau Syamsuar meminta agar kedepan peluang untuk menggarap bisnis di bidang perkebunan bisa dilakukan BUMD di Riau.

Syamsuar melihat ada peluang penggarapan dari tanah perusahaan yang sudah inkrah. "Ini kan ada beberapa perusahaan perkebunan yang inkrah. Nanti kami akan minta petunjuk dari aparat hukum, kemana ini selanjutnya. Kalau bisa ini dikelola BUMD yang punya usaha perkebunan," cakapnya usai mengikuti Rakornas pencegahan korupsi di lingkungan BUMD dengan penguatan fungsi dan pengawasan secara virtual, Kamis (8/9/2022).

Kepada BUMD mana yang cocok nantinya, kata Syamsuar ia akan meminta petunjuk dari Kabiro Hukum untuk melihat BUMD mana yang tepat untuk menggarap perkebunan tersebut, sesuai dengan bisnisnya. "Yang jelas, kita persiapkan saja dulu," tukasnya. 

Tutup BUMD Bermasalah

Selain akan menggarap potensi perkebunan, Pemerintah Provinsi Riau juga akan berencana menutup BUMD yang dinilai tidak lagi menguntungkan.

Syamsuar mengingatkan bahwa BUMD agar bisa sehat dan menghasilkan bagi daerah.

"Kita baru ikuti secara virtual dengan Kemendagri, membahas berkaitan dengan BUMD, agar BUMD ini sehat. Jadi diminta kepala daerah, direksi dan komut untuk memperhatikan BUMD," katanya.

Syamsuar mengatakan, salah satu persoalan adalah di BUMD PT Riau Airlines (RAL) terkait persoalan bangkrut dan hutang.

"Terkait RAL, kami akan selesaikan dan akan kami sampaikan ke Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)," katanya lagi.

Lebih jauh, kata Syamsuar, terkait BUMD bermasalah, diarahkan pemerintah pusat untuk ditutup saja, dan itu akan dilakukan Pemprov Riau.

"Kalau BUMD itu hidup dan mati, tadi kan arahannya lebih baik ditutup saja. Makanya kami juga ada BUMD bermasalah, PT RAL dan anak perusahaan yang bermasalah (akan ditutup), Tapi sabarlah, kami siapkan bahan dulu," cakapnya lagi.

Untuk diketahui BUMD yang sama sekali belum memberi kontribusi yakni PT Riau Airlines (RAL), dimana perusahaan maskapai milik pemerintah daerah ini sudah lama tidak beroperasi karena berbagai persoalan yang dialami.**