ROHUL (CAKAPLAH) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rokan Hulu, menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Pengalihan BBM di Conventions Hall Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu, Jum'at (9/9/2022).

Kegiatan tersebut dibuka Sekda Rohul Muhamad Zaki dan dihadiri Kapolres Rohul AKBP Pangucap Priyo Soegito dan Kajari Rokan Hulu Fajar Haryowimbuko SH MH.

FGD kebijakan penyesuaian Harga BBM ini diikuti pengurus lintas organisasi kemahasiswaan, organisasi buruh dan transportasi. Sementara, narasumber berasal dari akademisi, Kepala Dinas Sosial PPPA, Kadis Perindag dan Kepala DPMPD Rohul.

Kapolres Rohul AKBP Pangucap Priyo Soegito mengatakan FGD ini merupakan upaya mensosialisasikan kepada publik apa sebenarnya yang menjadi alasan pemerintahan menyesuaikan harga BBM dan kebijakan apa saja yang diambil untuk mengurangi dampak kenaikan harga tersebut.

"Kita perlu menyikapi penyesuaian harga BBM subsidi ini. Bagaimana memberikan penjelasan mengapa pemerintah mengambil kebijakan mengurangi subsidi BBM. Salah satu pertimbangannya adalah membengkaknya beban subsidi dari Rp502 T menjadi Rp600 T lebih. Jika ini terus dipertahankan akan menganggu keuangan negara," cakap Kapolres AKBP Pangucap.

Selain itu alasan lain yang melatarbelakangi kenaikan BBM tersebut dikarenakan subsidi BBM banyak tidak tepat sasaran dan dinikmati masyarakat golongan mampu.

"Maka oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan mengalihkan subsidi BBM ini dengan bantuan langsung sebesar Rp12.4 Triliun dan sudah mulai distribusi kan melalui Kantor Pos kepada Keluarga Penerima Manfaat," ujarnya.

Selain bantuan langsung kepada masyarakat prasejahtera, pemerintahan juga memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 T dimana untuk Provinsi Riau terdapat 916 ribu penerima upah yang akan mendapatkan BSU.

"Informasi-informasi ini yang kita harapkan disampaikan oleh organisasi baik kemahasiswaan, buruh dan tranportasi. Dan kita harapkan organisasi tersebut menjadi corong memberikan pemahaman kepada konsidennya," ujar Kapolres.

Sementara Itu Sekda Rohul Muhamad Zaki dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan berbagai upaya mengamankan kebijakan pemerintah pusat, salah satunya melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan langsung tunai pemerintah pusat yang tengah berproses di Kantor Pos.

Untuk mengatasi inflasi dan kelangkaan pangan, Pemerintah juga sudah menyurati jajarannya hingga ke tingkat desa agar menggalakkan pemanfaatan pekarangan dan lahan tidur untuk ditanami tanaman yang dapat memicu inflasi seperti cabe, bawang , sayur-sayuran dan kebutuhan pokok lainnya.

"Kami juga terus intens berkoordinasi dengan Pemprov Riau untuk menggelar operasi pasar di Rohul dikarenakan pemerintah daerah tidak punya kewenangan menggelar operasi pasar," tambah Sekda.

Selain itu, Lanjut Sekda, Pemkab Rohul juta telah melakukan realokasi anggaran DAU dan DBH sebesar 2 persen seperti arahan pemerintah pusat untuk kebijakan jaring pengaman sosial.

"Kita sudah menghitung keseluruhannya Pemkab Rohul ada stok Rp4 miliar dan saat ini kami tengah menyusun program kegiatan dalam APBD-P 2022 dan ditargetkan selesai dibahas paling lambat 30 September 2022," ujarnya.

Nantinya, realokasi 2 persen DAU dan DBH ini akan diarahkan dalam bentuk program jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang tidak tercover oleh bantuan pemerintah pusat dan provinsi.

"Termasuk bantuan pelaku transportasi juga akan diberikan melalui anggaran itu, kami tengah mencari formula dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi bagaimana membantu pelaku usaha transportasi," tutupnya.***