PEKANBARU (CAKAPLAH) - Koordinator Wilayah XIII (Riau, Sumbar, Kepri) PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) bersama GMKI Cabang Pekanbaru menggelar Focus Grup Discusion (FGD) dengan tema "Kupas Tuntas Naiknya BBM Subsidi di Tengah Badai Inflasi Negara Republik Indonesia".
Kordinator Wilayah II PP GMKI, Hermanto Romora mengatakan, pihaknya mengadakan FGD dalam rangka menyuarakan dampak kenaikan BBM di tengah inflasi yang semakin tinggi di Riau secara ilmiah dan akademis.
Kegiatan dihadiri oleh Raden Tri Wahyu Atmojo (Pertamina Patra Niaga), Dahlan Tampubolon (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau), Muhammad Iqbal S.IP. M.A (Direktur Eksekutif Riau Gemilang Institute) dan puluhan kader GMKI Cabang Pekanbaru.
Narasumber, Dahlan Tampubolon menyampaikan langkah pemerintah dalam menaikkan harga BBM sudah tepat karena kondisi geopolitik yang berdampak langsung terhadap tingginya harga mentah dunia.
"Jika pemerintah tidak mengurangi subsidi akan membebani APBN. Persoalan inflasi, akan tetap terjadi, hanya saja negara harus menjaga kestabilan." tutur Dahlan Tampubolon.
Sementara Raden Tri Wahyu menyampaikan Pertamina hanya sebagai pelaksana, yang menentukan harga pasar itu ada di Pemerintah dengan kordinasi BPH Migas.
"Saat isu rencana kenaikan BBM, saya pikir itu kebijakan keliru. Setelah saya melakukan kajian, keadaan global memaksa Pemerintah harus mengambil kebijakan menaikan harga BBM subsidi, ditambah BBM subsidi tidak tepat sasaran, yang lebih banyak dinikmati masyarakat kalangan menegah ke atas. Oleh karena itu, pertamina harus memperketat pengawasan akan potensi penggelapan BBM subsidi," ucapnya.
Hermanto Romora S menyampaikan FGD tersebut penting, sebagai kajian lebih terukur dan objektif untuk menyuarakan serta melakukan gerakan menyikapi isu kenaikan BBM.
Dalam menyikapi kenaikan harga BBM di tengah meningkatnya angka inflasi di Indonesia terkhusus Riau, Korwil XIII PP GMKI memberikan 6 point pernyataan sikap.
"Pertamina tidak boleh hanya berorientasi bisnis tanpa mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat Indonesia, namun menjadi perusahaan negara yang menjaga kedaulatan energi Indonesia. Harga minyak mentah dunia telah menyentuh $80 Dolar per barel. Korwil XIII PP GMKI, meminta Pertamina dan pemerintah menurunkan harga BBM subsidi menjadi harga Rp 8.000 per liter. Pertamina dan pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat," tegasnya.
Lanjutnya, Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan harus meningkatkan produksi lifting dengan membuka sumur baru untuk meningkat produksi lifting nasional serta menekan impor BBM dari luar negeri.
Mereka juga meminta Pertamina Patra Niaga memenuhi kebutuhan BBM di PKU agar tidak langka, serta penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.
"Kami juga meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan kendaraan roda 4 untuk menggunakan BBM non subsidi. Tidak hanya itu, Pertamina harus memberdayakan tenaga kerja dan pengusaha lokal dalam mengelola blok rokan dan sumur lainnya agar dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat Riau" tukasnya.
Selain itu, BLT adalah program yang rentan terhadap penyalahgunaan uang negara karena data yang tidak tepat sasaran. BLT tidak mengajarkan kemandiran pada rakyat.
GMKI meminta agar pengalihan dana subsidi BBM digunakan untuk revitalisasi transportasi umum di Riau dan gratis untuk masyarakat atau pemerintah memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat mulai dari SD, SMP dan SMA.
"Saya berharap pemerintah mendengarkan sikap kritis dari seluruh mahasiswa Kristen di Provinsi Riau," pungkasnya.
Penulis | : | Bintang |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serantau |