PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sistem Peringatan Dini Kependudukan (Siperindu) diharapkan diharapkan dapat memantik kepedulian dari pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk dapat menemukan solusi yang tepat atas dinamika dan masalah kependudukan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia salam acara sosialisasi Siperindu di Kabupaten Kampar, Senin (10/10/2022). Dalam kesempatan tersebut, Mardalena Wati Yulia juga menjadi narasumber pada kegiatan yang digelar di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar.

"Sesuai dengan amanat yang diberikan kepada BKKBN salah satunya adalah pengendalian penduduk. Tentunya BKKBN sesuai dengan amanat yang diberikan melaksanakan urusan pengendalian penduduk," ujar Mardalena.

Ia mengatakan isu atau masalah kependudukan merupakan persoalan-persoalan yang kompleks dan bersifat dinamis. Artinya terjadi perubahan-perubahan setiap waktu. Kompleksitas masalah kependudukan memerlukan suatu penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan.

"Peringatan dini pengendalian penduduk ini diharapkan dapat memantik kepedulian dari
pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk dapat menemukan solusi yang tepat
atas dinamika dan masalah kependudukan," Cakapnya.

Disampaikan Mardalena, Peringatan dini pengendalian penduduk yang dibuat secara berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi sampai dengan pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan dapat membuka peluang untuk membuat kebijakan yang tepat guna yang dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal.

"Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan peringatan dini pengendalian penduduk berupa kesiapsiagaan, mengintervensi
potensi dan permasalahan pengendalian penduduk serta meningkatkan pengetahuan, sikap
dan perilaku masyarakat pada program pengendalian penduduk," sebutnya.

Lanjut Mardalena, Siperindu ini beberapa variabelnya seperti Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total, kemudian masalah LPP kemudian juga tingkat kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk.

"Seperti contoh TFR, kita tahu untuk TFR Kampar inikan masih cukup tinggi. Dengan TFR yang tinggi kita perlu rekomendasi apa yang harus kita lakukan. program-prohram kegiatan dalam upaya percepatan penurunan TFR ini ya. Kita saja ditargetkan 2,1, sementara untuk Kampar itu di angka 2,7. Tentu ini perlu kita lakukan strategi pelaksanaan program. Maka inilah salah satu tujuan kenapa perlu Siperindu ini," jelasnya.

Untuk tahun 2022 ini, sosialisasi Siperindu hanya bisa dilakukan di 4 kabupaten yakni Inhu, Bengkalis, Siak dan juga Kampar. "Kita harapkan setelah itu, kita coba di tahun depan," sebutnya.

Hendro Ekwarso selaku Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Riau mengatakan terkait sosialisasi Siperindu di Kampar ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Pertama dilihat posisi Kampar ini sebagai pintu gerbang sehingga mobilitas orang itu semakin tinggi. Berarti disitu ada persoalan penduduk. Persoalannya terkait pertumbuhan penduduk karena faktor mobilitas.

Yang kedua adalah pertumbuhan rata-rata penduduk di kampar ini masih diatas rata-rata pertumbuhan Provinsi. Sehingga dengan adanya Siperindu ini akan sangat membantu para pengambil kebijakan, para pelaksana pembangunan, operator pembangunan didalam merumuskan pembangunan kabupaten Kampar yang berorientasi kepada perluasan kependudukan.

"Karena kita pahami bersama bahwa pembangunan itukan tujuannya adalah untuk penduduk, masyarakat. Sehingga bagaimana melaksanakan pembangunan prioritas masyarakat kalau kita tak punya data yang bagus. Sementara Siperindu itu menyajikan data yang mendasar untuk menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan itu," pungkasnya.