PEKANBARU (CAKAPLAH) - Permasalahan sampah yang terus bergulir di Kota Pekanbaru membuat pemerintah harus memikirkan langkah yang diambil dalam mengatasi hal ini.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla membeberkan rencana Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani persoalan sampah yang saat ini masih kerap terjadi.

"Nah direncanakan tahun 2023, itu kita akan mengembalikan ke kecamatan dalam bentuk swakelola. Namun swakelola ini akan dibuatkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jadi BLUD itu yang akan nanti bekerjasama dengan beberapa pihak untuk pengangkutan sampah," kata Roni, Kamis (27/10/2022).

Ia juga mengatakan penggunaan sistem ketiga ini akan tetap dipakai hingga sistem swakelola atau BLUD.

"Namun secara garis besarnya, pengelolaan sampah ini, kita akan tetap menggunakan pihak ketiga sampai nanti BLUD atau sistem swakelola ini betul betul bisa diterapkan di tahun 2023. Artinya kalau di tahun 2023 ini, di awal-awal itu masih menggunakan pihak ketiga itu berarti BLUD kita masih dalam proses, belum selesai," cakapnya.

Tak hanya itu, Roni juga menyatakan bahwa perubahan sistem dari pihak ketiga ke BLUD membutuhkan waktu uji coba setidaknya satu bulan sebelum bisa diterapkan.

"Kalau secara hitungan hari kita sampai di 2023, rasanya masih sangguplah untuk dibuatkan sistem baru ya pengangkutan sampah. Tapi tentu ini harus diuji coba minimal satu bulan. Bulan Desember kita coba sistem BLUD maupun swakelola ini. Kalau misalnya berhasil saya pikir untuk dipindahkan dari pihak ketiga menjadi swakelola atau pun BLUD ini bisa dilaksanakan," sambungnya.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan anggaran sebesar Rp76 miliar untuk permasalahan tentang pengangkutan sampah.

"Untuk 2023 pengangkutan sampah ini saja untuk tiga zonasi itu sebesar Rp76 miliar," imnuhnya.

Roni juga meminta pihak LHK untuk melakukan pendataan terkait kecamatan yang melakukan pengangkutan sampah secara mandiri.

"Saya meminta pihak LHK untuk bisa menginventarisir pihak-pihak mandiri dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Ada 15 kecamatan, 83 kelurahan. Artinya mandiri- mandiri ini, dia memback up untuk wilayah wilayah mana saja di Kota Pekanbaru," tukasnya.

Selain itu dia juga memaparkan dengan adanya pihak-pihak mandiri ini ikut mempermudah dalam melakukan pengangkutan sampah.

"Jadi data mandiri yang kita punya hampir 200 itu tidak seluruh wilayah Pekanbaru yang mereka kelola. Nah kalau mandiri mandiri ini sendiri sudah bisa memback up seluruh RW maupun RT yang ada di Kota Pekanbaru. Ini artinya akan mempermudah kita untuk melakukan pengangkutan sampah. Karena mandiri mandiri ini nanti mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS-TPS yang disediakan oleh pihak LHK," pungkasnya.