ROHUL (CAKAPLAH) - Program pengendalian Inflasi Daerah yang dianggarkan Pemkab Rohul melalui Belanja APBD-Perubahan 2022 saat ini masih belum terserap maksimal.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra mengatakan, program pengendalian Inflasi Daerah merupakan instruksi langsung pemerintah pusat sebagai bagian strategi menekan laju inflasi paska kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.
Sesuai instruksi tersebut, Pemkab Rohul telah melakukan Realokasi Dana Transfer Umum sebesar 2 Persen ditambah Dana Insentif Daerah (DID) untuk membuat program intervensi penanganan dampak inflasi.
"DPRD Rohul juga telah menyetujui anggaran sebesar Rp14 miliar lebih untuk pembiayaan program pengendalian inflasi ini pada saat persetujuan KUA-PPAS APBD-Perubahan 2022 sekitar Bulan September 2022," cakap Wanda, Selasa (22/11/2022).
Anggaran tersebut, kata dia, digelontorkan di beberapa OPD, seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk Program Jaring Pengaman Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk program Pasar Murah dan Bantuan IKM.
Kemudian, Dinas Perhubungan Bantuan Pelaku Transportasi dan Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bantuan UMKM.
Novliwanda turut menyayangkan belum berjalannya program pengendalian inflasi tersebut, padahal seharusnya program tersebut sebenarnya sudah bisa dijalankan bahkan sebelum APBD-Perubahan disahkan.
Mengingat waktu akhir tahun anggaran yang semakin dekat, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini meminta Pemkab Rohul segera merealisasikan program tersebut, karena sangat dibutuhkan masyarakat.
Ketua Tidar Riau itu juga meminta kepada seluruh OPD yang terlibat dalam program tersebut agar bekerja cepat dan tepat.
"Kami meminta ASN di OPD yang mengurusi terkait dampak inflasi ini agar bekerja keras, cepat, dan tepat mengingat waktu yang tinggal 6 minggu bagi pemerintah untuk bisa memastikan penyaluran bantuan program tersebut kepada kelompok masyarakat terdampak," harapnya.
Penulis | : | Ari |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Serantau |