PEKANBARU (CAKAPLAH) - Beberapa guru honorer Provinsi Riau mendatangi Komisi V DPRD, kemarin. Kedatangan mereka untuk memperjuangkan nasib agar bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Riau agar terus memperjuangkan guru honorer. Kata Robin, selama ini para guru honorer resah dan merasa tak diperjuangkan oleh Pemprov Riau.
"Setelah kami rapat sudah terungkap bahwa Pemprov Riau dalam hal ini Disdik dan juga BKD telah melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan," kata Robin, Selasa (13/12/2022).
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, DPRD Riau juga selama ini melakukan back up Pemprov Riau dari segi pembiayaan untuk guru honorer. Tetapi, ada hal yang menjadi batasan daerah.
"Tapi ternyata ada sistem dari pusat yang tak bisa menjadi otoritas daerah, yaitu sistemnya, kesalahan upload dan itu berakibat fatal," kata Robin.
Kesalahan upload itu, seperti data para guru honorer. "Sejauh ini sekolah-sekolah yang ada guru honorernya sudah disampaikan. Supaya sangat teliti dalam hal itu," tambahnya.
Lanjut dia, ketidaktelitian itu berdampak signifikan pada ketentuan persyaratan, apakah memenuhi atau tidak secara administrasi. "Dan ini bukan jadi otoritas Pemprov Riau. Ini di pusat," jelasnya.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serantau |