PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dan Badan Restorasi Gambut dan Manggrove (BRGM) menggelar rapat konsolidasi dan koordinasi, Rabu (28/12/2022).

Salah satu agendanya membicarakan soal retorasi gambut dan rehabilitasi manggrove di Riau. Selain itu, ada juga terkait optimalisasi rehabilitasi gambut, salah satunya melalui Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) melalui swakelola.

Kepala DLHK Riau, Mamun Murod mengatakan, bahwa di Riau dipandang pusat perlu mendapatkan dukungan karena memiliki luasan gambut yang cukup luas yakni 5,4 juta hektare, sehingga Riau itu rentan kebakaran, banjir, dan abrasi dan semacamnya.

"Seperti kita pahami bersama, kerusakan yang terjadi bukan hanya berdampak kepada lingkungan akan tetapi juga kepada sosial ekonomi masyarakat yang pada beberapa dampak kerusakan. Karena itu, penanganannya melibatkan masyarakat melalui sistem swakelola," kata Kepala DLHK Riau, Mamun Murod, Rabu (28/12/2022).

Keterlibatan masyarakat melalui KKMD secara nyata telah berdampak positif terhadap restorasi gambut memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ini juga dipandang sebagai bentuk upaya membangun ekonomi berkelanjutan.

Diantara bentuk program pemberdayaan masyarakat itu ada dalam bentuk pertanian, peternakan yang hasilnya langsung dirasakan masyarakat. Dampak yang bisa dirasakan saat ini semakin menurunnya intensitas kebakaran hutan.

Dengan begitu, harapan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan bisa optimal seperti Karhutla atau pun abrasi.

"Pola kegiatan dengan cara swakelola untuk kegiatan rewetting dan revitalisasi serta kegiatan revitalisasi ekonomi memberikan manfaat langsung kepada kelompok masyarakat berupa tambahan pendapatan keluarga," cakap Murod lagi.

Lebih lanjut kata Murod, Riau juga termasuk provinsi pilot project pembangunan rendah karbon, melalui nota kesepahaman antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Riau tahun 2020 lalu.

Kebijakan nasional itu disinergikan dengan kebijakan daerah Riau Hijau melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Diantaranya berkaitan dengan dukungan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Dari aspek perencanaan adalah dengan telah disusunnya dokumen Renja Folunet Sink 2030 Provinsi Riau.

"Kolaborasi ini diharapkan akan memberikan dampak positif. Baik terhadap lingkungan mau pun masyarakat," tukasnya.