MERANTI (CAKAPLAH) - Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mendatangi Banggar DPR RI, Jumat (13/1/2023) pagi. Dalam pertemuan itu, Banggar DPRD Kepulauan Meranti meminta Banggar DPR RI agar berperan aktif dalam memperjuangkan anggaran untuk wilayah terdepan di Indonesia.

Permintaan ini, bukan hal yang tak masuk akal. Pasalnya, hingga saat ini perhatian untuk wilayah terdepan (wilayah terluar, red) sangat minim. Padahal, sesuai nawacita Presiden Jokowi sejak periode pertama, akan membangun Indonesia dari wilayah perbatasan. Ada prioritas bagi wilayah terdepan dalam nawacita itu.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan SE MIKom, ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa mereka (Banggar DPRD Kepulauan Meranti, red) telah mendatangi Banggar DPR RI. Mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua Banggar, Muhidin Mohamad Said SE MBA dan anggotanya Agung Widiyantoro SH MSi. Kunjungan itu, kata Politisi PAN ini lagi, dalam rangka menjemput dan memperjuangkan aspirasi masarakat wilayah perbatasan agar anggaran untuk pembangunan infrastruktur bisa ditambah.

"Kita mendesak Banggar DPR RI untuk mengalokasikan anggaran lebih ke wilayah perbatasan, kawasan tertinggal, sebagaimana tuntutan masyarakat Meranti," kata Fauzi Hasan ketika ditemui di rumah dinasnya, Minggu (15/1/2023).

Saat itu, tambah Fauzi Hasan, Banggar DPR RI mengapresiasi langkah cepat yang ditempuh Banggar DPRD Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan anggaran pembangunan. Hanya saja, tanggapan yang diberikan Banggar DPR RI atas penyampaian dari Banggar DPRD Kepulauan Meranti terkesan normatif. Pimpinan Banggar DPR RI menyarankan agar Banggar DPRD Kepulauan Meranti membicarakan persoalan wilayah terdepan ini dengan wakil (Legislator Dapil Provinsi Riau) di Senayan. Selain itu, juga disarankan agar Banggar DPRD Kepulauan Meranti menyiapkan proposal.

Tanggapan ini, kata Fauzi, belum bisa membuat mereka puas. Mereka ingin Banggar DPR RI betul-betul berperan aktif dalam memperjuangkan pembangunan untuk wilayah terdepan. Katanya lagi, permintaan ini bukanlah hal yang mengada-ada. Apa yang diperjuangkan Banggar DPRD Kepulauan Meranti adalah untuk menuntut janji Jokowi (nawacita) yang akan membangun Indonesia dari wilayah perbatasan.

"Harusnya, tanpa kita datang, mereka (Banggar DPR RI, red) sudah berperan aktif dalam mewujudkan nawacita Presiden Jokowi. Kan Indonesia ini luas, bukan hanya satu daerah dalam ruang lingkup kecil saja. Memang membangun di pihak eksekutif, tapi kan Banggar bisa berperan aktif, melakukan pengawasan dan penganggaran andai pihak terkait (eksekutif) belum maksimal merancang program mewujudkan nawacita itu," ungkap Fauzi Hasan.

"Jangan terkesan secara politis wilayah perbatasan itu tidak seksi lantaran pemilih sedikit dan akses untuk sampai ke sini sulit, lalu dibiarkan begitu saja. Indonesia ini luas, tidak hanya kelompok kecil, pembangunan harusnya diprioritaskan dari wilayah terdepan sesuai janji Presiden Jokowi dalam nawacitanya," tambah Fauzi.

Saat pertemuan, Fauzi Hasan juga mempertanyakan kenapa sampai di akhir periode kedua Presiden Jokowi, apa yang menjadi target di nawacita, belum terwujud, khususnya di Kepulauan Meranti. Di daerah yang pernah dikunjungi Jokowi ini, infrastruktur jalannya masih banyak rusak parah dan ancaman abrasi sangat nyata. Sudah banyak daerah, kebun-kebun warga dan jalan, kini menjadi laut akibat hantaman abrasi setiap tahunnya.

"Dalam Perpres 43/2020 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sudah ada penentuan titik lokasi prioritas (lokpri) nya, kenapa sampai sekarang tak juga dibangun, dimana 'tersumbatnya'. Harusnya Banggar DPR RI bisa berperan lebih di sini. Ini yang kita perjuangkan, mengingat membangun di wilayah perbatasan sangat berat. Perlu bantuan dana yang sangat banyak," ujar Fauzi Hasan.

Tak hanya sampai di sini, dalam memperjuangkan wilayah perbatasan, DPRD Kepulauan Meranti juga menjadi pencetus silaturrahmi nasional (Silasnas) dengan semua pimpinan dan anggota DPRD di wilayah perbatasan yang rencananya diadakan tahun ini. Sebelumnya, pertemuan yang akan membahas isu-isu strategis wilayah perbatasan ini sempat diagendakan akhir tahun 2022 silam. Namun, oleh kesibukan dari banyak wakil rakyat, panitia menyepakati agar silatnas tersebut diundur dan dijadwalkan ulang pada tahun 2023.

"Silatnas tetap akan dilaksanakan, kita sedang membahas ini untuk mencari waktu pelaksanaan yang tepat. Selain itu, dalam waktu dekat kita juga akan ke Kemendagri, untuk memperjuangkan apa yang menjadi fokus kita ini," ujarnya. (ADVERTORIAL)