PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kemiskinan ekstrem di Riau masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Riau di tahun 2023 ini. Gubernur Riau Syamsuar sendiri mengaku telah mengambil langkah serius dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024.
Syamsuar mengatakan, untuk menekan kemiskinan ektrem diperlukan konsolidasi dan kolaborasi lintas kewenangan, lintas sektoral, dan termasuk sinergitas serta agregasi program.
Setidaknya kata Syamsuar, ada tiga strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Antara lain dengan melakukan pengurangan beban masyarakat dengan membantu melalui program sosial.
Pengurangan beban masyarakat yang dimaksud adalah bantuan sosial dan jaminan sosial.
"Saya lihat di sini ada yang dapat bantuan, ada yang tidak. Yang tidak dapat bantuan dari pemerintah pusat, ya kita beri bantuan dari pemerintah daerah, sehingga nanti masyarakat merasakan keadilan,” kata Syamsuar.
Ketua DPD I Golkar Riau ini menambahkan, strategi kedua adalah pengurangan kantong kemiskinan seperti adanya program rumah layak huni dan program sanitasi. Atau bisa juga melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
“Ini sempat disinggung langsung oleh Bapak Menteri PU Basuki, kalau rumah layak huni dan sanitasi yang perlu kita bantu. Jadi dengan begitu, perlu kita data terlebih dahulu,” cakapnya.
Dan ketiga yang terpenting adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah melaksanakan program pemberdayaan sosial untuk masyarakat yang nantinya bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Seperti contohnya Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
“Ya untuk penduduk yang tamatan SD dan SMP ini bisa diberikan pelatihan-pelatihan agar nanti dia bisa bekerja. Sehingga nanti dia ini bisa membuka usaha sendiri dan mandiri untuk mendapatkan penghasilannya. Pemprov serius untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem," tukasnya.
Untuk diketahui, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,90 dollar AS PPP (purchasing power parity), atau sekitar Rp28.500.
Dari data yang ada, kata Gubernur, jumlah penduduk miskin ekstrem di Riau capai 147, 6 ribu jiwa.
Dengan rincian, kabupaten yang paling tertinggi tingkat penduduk miskin ekstrem adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan 11,3 persen atau 21,11 ribu jiwa. Sementara terendah adalah Kota Dumai, dengan 0,52 persen, atau 1063 jiwa.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serantau |