PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Ombudsman Riau, Bambang Pratama mengatakan, sejumlah kepala OPD Pemprov Riau mendatangi Ombudsman Riau sejak awal tahun ini.

Adapun beberapa OPD tersebut adalah Plt Disdik Riau, Dirut RSUD Arifin Achmad, Kepala Dinas Sosial, Karo Organisasi, Kadis DPMPTSP, dan Disnaker.

"Plt Kadisdik kita banyak diskusi soal isu-isu yang berulang seperti PPDB, kita berharap memang tahun ini harus ada sinergisitas, karena terlalu banyak kebocoran dalam hal itu. Karena ada 20 ribu siswa SMP yang lulus, sementara daya tampungnya hanya 8 ribu di SMA negeri," kata Bambang kepada CAKAPLAH.com.

Bambang menambahkan, Ombudsman menyarankan, bahwa untuk memuat daya tampung sekolah tersebut, harus dilakukan sinergi dengan sekolah swasta, dimana efek PPDB ini, sekolah swasta banyak kekurangan murid, ada juga sekolah swasta yang mau tutup karena kekurangan murid.

"Saran kita diikuti, Pak Kadis mengatakan ada 17 sekolah swasta nantinya berjejaring dengan negeri. Artinya, PPDB itu nantinya akan ada dalam satu pintu dengan sekolah swasta tadi, nantinya pemerintah akan memberikan subsidi, baik itu bagi murid perorangan maupun guru. Intinya membantu sekolah swasta yang sudah mau tutup karena kekurangan siswa," cakapnya.

Selain itu, pihaknya juga didatangi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Helmi. Dan banyak membahas tentang persoaaln yang beberapa waktu lalu viral, yakni Joker Poker.

"Kita banyak membahas Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) yang rumit itu. OSS itu seperti BPJS kesehatan yang mungkin akan stabil setelah 5 atau 6 tahun. Jadi masih banyak kekurangan. Kan akan banyak terjadi persoalan. OSS ini kan sebenarnya bertujuan memudahkan perizinan, namun tata kelolanya belum bisa memudahkan perizinan tersebut," cakapnya.

"Hampir semua kepala dinas DPMPTSP mengeluhkannya itu," cakapnya.

Kemudian, ada pula Kadis Sosial dan Karo Organisasi Pemprov Riau, yang mendatangi Ombudsman dan banyak berdiskusi terkait pendataan.

"Ombudsman kan fokus pada layanan masyarakat miskin, ada bantuan bantuan yang tidak tepat sasaran, data yang berbeda soal pendataan. Kan ada yang masuk ke dalam bantuan pusat, dan ada yang masuk ke dalam bantuan daerah, namun, ada juga yang tidak masuk di kedua bantuan tersebut. Dilaporan kita banyak yang melapor itu. Jadi perbaikan data harus dilakukan, bersama dengan Disdukcapil," kata Bambang.

Terkait pendataan, kata Bambang tidak bisa dianggap sepele, karena mulai dari pendataan perpindahan tempat tinggal sampai perceraian, kematian bisa jadi penyebab problem administrasi yang membuat masyarakat tak bisa mendapatkan bantuan.

"Pak Kadis kemaren cukup welcome juga terkait hal ini, dan kita terus mendorong ini untuk perbaikan," cakap Bambang.

Dan terkahir, Pihaknya kata Bambang juga didatangi oleh Dirut Rumah Sakit Arifin Achmad, Wan Fajriatul dan jajaran. Memang, banyak laporan terkait pelayanan RSUD Arifin Achmad ke Ombudsman Riau.

"Banyak di bahas soal pelayanan untuk men daftar dan mendapatkan obat yang memerlukan waktu yang lama. Mereka berkomitmen untuk melakukan perbaikan, nah nanti kita akan lihat kedepannya," tukasnya.

Lebih jauh, Bambang mengatakan, bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah untuk terus melayani dan mengurangi keluhan dari masyarakat.