PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Riau, Taufik OH mengatakan, bahwa pembahasan inflasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah sudah dilakukan sejak tahun lalu.

Bahkan, di tahun 2023 ini rapat koordinasi dilakukan tiap awal pekan yang langsung dipimpin Mendagri kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.

Pemprov sendiri, kata Taufik sudah melakukan pengawalan terhadap 12 bahan pokok penting yang juga memberi pengaruh inflasi. Kabar baiknya, tahun lalu, Riau sudah keluar dari zona obligasi yang tinggi.

"Tahun ini kita kembali diminta pusat mengawal kembali inflasi. Hal yang dilakukan sama seperti tahun lalu, kita melakukan 6 langkah yang minimal dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan kabupaten," kata Taufik OH dalam dialog peran stakeholder dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan barang penting masyarakat tahun 2023 untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang pemilu 2024, yang ditaja oleh Dit Intelkam Polda Riau, Kamis (23/2/2023).

Adapun 6 langkah tersebut, kata Taufik adalah mengadakan pasar murah, kontrol sidak lapangan kepada distributor, melakukan kerjasama daerah penghasil, pemanfaatan dana BTT untuk mensuport bahan pokok yang mempengaruhi inflasi, dan subsidi transportasi.

"Kita tahu pada pekan lalu, inflasi kita itu dilaporkan 6,71, yang menjadi pantauan BPS, ada tiga kabupaten kota, Pekanbaru tinggi dengan 6,9, Dumai juga tinggi 6,6 dan Inhil sangat rendah dengan 3,3. Jadi memang pak gubernur sangat atensi hal ini. Kami diminta segera menindaklanjuti hal ini," kata Taufik.

Pasar murah, kata Taufik menjadi hal pokok utama yang dilakukan Pemprov Riau untuk pengendalian inflasi. Makanya, di Pekanbaru sendiri pihaknya sudah melakukan padar mjrah 5 kali.

"Kenapa pasar murah jadi penting, karena dengan pasar murah, kita mendekatkan dari analisa kita, misalnya saat itu jadi masalah adalah beras, maka kita siapkan beras, dan harganya adalah HET, karena kenyamanan masyarakat menjadi hal penting," cakapnya lagi.

Kemudian, kata Taufik, diakui bahwa bahan pokok Riau sangat tergantung dengan Sumatera Barat, kemudian beras dan daging tergantung dengan Jambi dan Lampung. Maka pihaknya melakukan kerjasama dengan daerah penghasil.

"Apalagi bulan maret nanti sudah masuk bulan ramadan, maka harus diatur kecukupannya," cakapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Evarevita mengatakan, pihaknya juga concern terhadap kenyamanan masyarakat Riau khususnya terkait kuota BBM dan Elpiji apalagi akan menyambut bulan puasa, lebaran sampai ke tahun Pemilu 2024.

Eva mengatakan, berbicara kuota memang cenderung turun dari tahun ketahun. Namun pihaknya terus berupaya mengarasi kelanggan BBM dan Elpigi.

"Kuota tahun 2022 kita untuk BBM saja kita sebenarnya di realisasi diangka 1 juta lebih, dan di tahun 2023 ini kita minta penambahan 8 persen dari realisasi tahun 2022. Untuk Elpiji, itu terus dilakukan penyesuaian. Dengan cara permintaan tambahan kuota untuk Riau. Artinya sinergitas pusat dan daerah saat ini terus berjalan," ujarnya.

Kata Eva, memang yang paling penting dilakukan saat ini, pihaknya telah mengajukan permintaan penambagan kuota. Dimana pengajuan tersebut dilakukan pada awal tahun, pertengahan dan akhir tahun.

"Kita juga lakukan pemantauan di kabupaten mana yang memiliki angka krisis yang mengalami kelangkaan. Jadi kita terus berkoordinasi dengan pertamina," ujarnya.

Sementara itu, Sales Area Manager Riau PT Pertamina Patra Niaga Mahfud Nadyo Hantoro mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terhadap penyaluran.

"Kuotanya menang agak menurun tahun ini, tapi kita terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah, apabila ada masukan akan kita tindaklanjuti, untuk menjaga kondusifitas," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Wadirkrimsus Polda Riau, AKBP Iwan P Manurung mengatakan, bahwa pihaknya ambil bagian untuk menjaga kondusifitas dari ketersediaan bahan pokok ditengah masyarakat.

Pihaknya juga terus melakukan monitoring, untuk melihat kegiatan masyarakat yang cenderung melakukan pelanggara apa - apa saja. Karena terkait ketersediaan bahan pokok dan BBM, banyak kejadian dilakukan pelanggaran oleh masyarakat, antara lain penimbunan yang nantint akan mengganggu kamtibmas.

"Masyarakat kita ingatkan, namun kalau juga tak cukup, kita lakukan penegakan hukum. Tahun ini pun penindakan hukum sudah kita lakukan. Kita ingtkan kepada semua pihak untuk sama sama menjaga kondusifitas," tukasnya.