PEKANBARU (CAKAPLAH) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) tidak berputus asa dengan rendahnya serapan dana PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) di tahun 2022 lalu.

Dimana dari target 180 ribu hektar, dengan dana Rp5,4 triliun hanya 17.587 hektar atau 9,7 persen yang terealisasi tahun lalu (Rp527,6 miliar), bahkan beberapa provinsi nol persen, termasuk di Riau.

Untuk menggesa supaya tahun ini PSR meningkat tajam, DPW Apkasindo Riau mengadakan FGD Percepatan PSR Tuntas skala nasional di Pekanbaru.

Acara yang dihadiri beberapa Direktur Jenderal, juga dihadiri langsung dari Kantor Staf Peresiden dan Kantor Wakil Presiden telah menghasilkan keputusan yang tidak biasa dalam suatu Focus group discussion (FGD).

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar (TTP), M. Rizal Ismail, saat memberikan arahan pada acara tersebut telah memberikan harapan baru bagi petani calon peserta PSR.

Harapan ini karena bercermin ke capaian PSR nasional sejak tahun 2017 semakin menurun dan puncaknya tahun 2022 lalu.

"Saya diperintah langsung oleh Jenderal Perkebunan (Dirjendbun) supaya memberikan perhatian khusus ke capaian PSR, terkhusus di Riau. Bulan Maret ini harus tercapai 51 ribu hektar secara nasional,” ujar Rizal.

Adapun target PSR tahun ini secara nasional adalah 180 ribu hektar dengan porsi petani swadaya 100 ribu hektar dan petani bermitra 80 ribu hektar. Riau tahun ini porsinya meningkat signifikan dari 11 ribu hektar menjadi 24.191 hektar.

Untuk mencapai target ini, berbagai upaya, inovasi dan strategi sudah dan akan pihaknya lakukan dan tidak mungkin jalan sendiri. Untuk itu kami sangat intens berkoordinasi dengan asosiasi perkelapa sawitan, seperti Apkasindo.

“Bagi saya Apkasindo sangat berperan penting untuk mencapai target tersebut, sebagai organisasi yang cukup besar yang menaungi dua tipologi petani sawit, yaitu petani swadaya dan petani bermitra, yang anggotanya tersebar di 22 provinsi, saya menaruh harapan besar," ujarnya.

Upaya lainnya adalah menyederhanakan regulasi, dimana Kementerian Pertanian sudah merevisi Permentan 03 tahun 2022 menjadi Permentan 19 tahun 2023, terkhusus pada poin gambut tidak menjadi syarat lagi. Demikian juga dengan pola jalur kemitraan, dimana jalur kemitraan diperkuat dengan rekomendasi dari Ditjenbun.

Selanjutnya Rizal mengatakan bahwa Menteri Pertanian melalui Dirjendbun, sudah menetapkan Riau sebagai Percontohan Nasional untuk percepatan PSR dan akan berkantor di Pekanbaru untuk itu. “Alhamdulillah kami sudah disiapkan ruangan oleh Kadis Perkebunan Riau," ulasnya lagi.

"Pak Dirjend Survey dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Pak Virgo Eresta Jaya, tadi saat memberikan pengarahan dan mengakui ada bottleneck dan sepakat penyederhanaan persyaratan PSR," ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kata Rizal, hari ini Senin 27 Februari 2023, akan dilaksanakan rapat kordinasi kelapa sawit nasional dan sekaligus akan dilaksanakan penandatangan komitmen bersama dalam mendukung program PSR antara Dirjen Perkebunan dengan Dirjend SPPR dan Dirjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL).

"Jika semua usaha dan strategi ini sudah kami lakukan, namun tidak mencapai target sesuai perintah Pak Dirjendbun, maka saya akan mundur dari jabatan saya dan itu komitmen saya," kata Rizal, yang membuat semua peserta FGD terhentak dan hening.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mula Putra, Kordinator Kelapa Sawit, saat menyampaikan materi percepatan PSR. "Saya bersedia mundur dari Jabatan Kordinator Sawit Ditjenbun, jika target Pak Dirjend tidak tercapai. Ini bentuk tanggungjawab moral saya kepada petani sawit Indonesia," tegasnya.

Mendengar statemen kedua pejabat penting bidang sawit ini, saat sesi diskusi, Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr Gulat ME Manurung, MP,C.IMA, mengaku belum pernah pejabat mengatakan seperti ini.

"Ini yang pertama saya dengar, luar biasa komitmennya," kata Gulat.

KH Suher, Ketua Apkasindo Riau, langsung tampil dan menyampaikan pendapat bahwa sesungguhnya jika persyaratan PSR disederhanakan, maarget Pak Dirjenbun tersebut sangat mudah dicapai.

"Saya mencatat dari pemaparan Pak Direktur Rizal, untuk Riau secara total targetnya 24.191 hektar di tahun 2023 ini. Untuk itu DPW Riau menargetkan minimum 10 ribu hektar PSR dari Riau masuk ke Ditjenbun paling lama bulan Juni. Jika tidak tercapai target minimum, maka saya juga akan mundur dari Jabatan saya," tegasnya juga.

Mendengar komitmen dari Ketua Apkasindo Riau, Gulat langsung menyemangati Ketua DPW Riau dan 11 Ketua-Ketua DPD se Riau yang komplit hadir dari 11 Kabupaten Kota.

Namun di luar dugaan, di hadapan 359 peserta yang hadir, Gulat pun menyampaikan komintmen akan mundur jika gagal.

"Jika semua persyaratan yang menghambat dan memperlambat PSR sudah dibereskan oleh Ditjendbun, Dirjend SPPR dan Dirjend PKTL, namun target minimum PSR Riau yang disampaikan oleh KH Suher tidak tercapai juga, maka saya juga akan mundur dari Ketua Umum DPP Apkasindo. Supaya itu tidak terjadi maka saya mengajak rekan-rekan Apkasindo di Riau bergotong-royong untuk capaian PSR minimum 10 ribu hektar dari Riau dengan batas waktu akhir Bulan Juni," ujarnya.

Sontak saja membuat seluruh peserta yang hadir menjadi riuh dan protes seakan tidak ikhlas jika Ketua Umum harus mundur.

Hal ini diprotes peserta perwakilan dari DPW Jambi, Papua Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan sembari mengatakan bahwa Ketum itu memimpin 22 provinsi, tidak tepat harus mundur jika kegagalan hanya di Riau.

“Kami berharap kepada Dirjend Perkebunan, Dirjen PKTL dan Dirjend SPPR, berani keluar dari zona nyaman dan mengesampingkan persyaratan yang tidak perlu (menyederhanakan). PSR ini adalah satu-satunya harapan kami dan ini merupakan cita-cita Pak Presiden Jokowi yaitu meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat melalui PSR dengan tanpa menambah luas lahan (intensifikasi). Dan dengan PSR inilah petani sawit menjadi setara," ujar Harry Dhermawan, peserta dari Jambi.