PEKANBARU (CAKAPLAH) - Stakeholder di Provinsi Riau berkomitmen penuh untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun 2023 ini.

Hal tersebut tertuang dalam dialog khusus 'Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla tahun 2023 untuk Menciptakan Kamtibmas Kondusif Menjelang Pemilu 2024 di Riau' yang ditaja oleh Direktorat Intelkam Polda Riau, Kamis (9/3/2023).

Direktur Intelijen dan Keamanan (Dir Intelkam) Kepolisian Daerah (Polda) Riau Kombes Pol Sutrisno mengatakan, bahwa dialog ini digelar dalam rangka bersama - sama mencegah Karhutla di Riau apalagi menjelang Pemilu tahun 2024.

"Kegiatan kita tidak lain untuk memberikan gambaran, sejauh mana kesiapan semua stakeholder dalam upaya mencegah Karhutla di Riau pada tahun 2023 ini. Kita sama sama untuk mencegahnya," kata Kombes Sutrisno.

Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Pol. R. Kasero Manggolo mengatakan, bahwa Polda Riau memberikan perhatian serius dalam mencegah terjadinya Karhutla di Riau.

"Dalam rangka menyiapkan kesiapan personel terhadap Karhutla, kita selalu koordinasi dan konsolidasi. Kita siapkan personel khusus di tiap Polsek, dan mengedukasi masyarakat melalui Babinkamtibmas," kata Kata Kombes Kasero.

Selain itu, Polda Riau juga menggunakan Dasboard Lancang Kuning untuk memantau fire spot. Dan akan terintegrasi dari atasan sampai ke Polsek jika terjadi Karhutla di suatu wilayah.

"Yang paling penting, untuk diketahui, 90 persen kebakaran itu terjadi karena dibakar bukan terbakar. Maka, sebelum kejadian Karhutla, kita lebih kepada memberi edukasi ke masyarakat untuk tidak membakar, dan mengedukasi ada potensi hukum yang dapat berlaku jika melanggar," tegasnya.

Sementada itu, Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy mengatakan, bahwa pihaknya memang serius untuk mencegah Karhutla. Presiden sendiri sudah memberi 6 arahan kepada pemerintah daerah terhadap hal itu.

"Bagaimana prioritas pencegahan melalui deteksi dini, pengawasan, solusi permanen. Menata ekosistem gambut, mengelola api, dan langkah hukum tanpa kompromi. Ini sudah difollow up oleh Gubernur," kata Masrul.

Yaitu dengan menetapkan status tanggap darurat bencana, kemudian membentuk posko Karhutla, deteksi dini Karhutla, patroli dan menyiagakan SDM, dan sarana prasarana.

"Dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan kepala daerah. Jadi ada penetapan status siaga darurat Karhutla, dan komando Satgas pengendalian Karhutla, yang langsung diketuai oleh Gubernur, sudah terkoneksi dengan baik untuk menata di 12 Kabupaten kota, 134 kecamatan dan 1159 desa di Riau," tukasnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal mengatakan bahwa, berdasarkan prediksi BMKG, pada tahun ini, Karhutla lebih kering dari tahun lalu.

Maka dari itu, koordinasi dan kewaspadaan terus ditingkatkan agar Karhutla tidak meluas di Riau.

"Jadi kita bekerja bersama sama, jija muncul hotspot jangan boarkan apinya besar baru ditangani. Namun, kita juga bekerja dengan keceparan dan keakuratan data, kecepatan informasi dan pennganan sangat penting, karena di Riau, karakter gambut semakin lama ditangani semakin sulit dipadamkan," ujarnya.

Ia juga mengatakan, bahwa pihaknya telah meminta kepada BPBD Kabupaten Kota, untuk mempersiapkan peralatan, SDM dan selalu berkoordinasi dengan stakeholder lain.

Sementara itu, Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau Djono Albar Burhan mengatakan, bahwa pihaknya juga komit agar kebakaran hutan dan lahan di Riau dapat dicegah.

"Kami sudah surati 11 DPD Apkasindo se Riau, untuk mengimbau kepada petani agar bekerjasama dengan Polsek dan Polres di daerah, untuk bersinergi untuk mencegah karhutla," cakapnya.

Selain itu, kata Djono pihaknya juga membentuk Satgas Petani Sawit Anti Karhutla, yang bertugas untuk berkoordinasi dan bersama sama mencegah dan menanganai Karhutla di Riau.

Dialog berjalan dengan lancar dan situasi yang hangat serta tanya jawaban dari narasumber.